Menteri HAM Natalius Pigai Minta Rp 20 T Lagi, DPR Bereaksi

Rabu, 23 Oktober 2024 – 21:18 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (tengah) saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024). (ANTAR/HO-Humas Direktorat Jenderal HAM)

jpnn.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bereaksi soal kabar Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai minta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kementerian yang dia pimpin.

Willy mengatakan bakal mengundang Menteri Pigai untuk meminta penjelasan terkait penambahan anggaran Kementerian HAM.

BACA JUGA: Natalius Pigai Sudah Bicara ke Sri Mulyani soal Anggaran Kementerian HAM

Dia pun belum bisa menduga-duga alasan Pigai minta tambahan anggaran Rp 20 triliun lebih dari yang sebelumnya Rp 62 miliar.

Oleh karena itu, Komisi XIII perlu mendengar alasan kebutuhan-kebutuhan dari keinginan Natalius Pigai tersebut.

BACA JUGA: Disentil Mahfud MD soal Surat Menteri untuk Acara Pribadi, Yandri Susanto Bereaksi Begini

"Menteri HAM kami akan undang hari Senin. Nanti kami tanya sama Pak Natalius," kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Legislator Partai NasDem itu menyebut Komisi XIII DPR RI harus betul-betul melihat usulan tersebut, karena spektrum dari sektor Hak Asasi Manusia sangat luas.

BACA JUGA: Kontroversi Jabatan Mayor Teddy, Refly Harun Ungkap 3 Kesalahan yang Ditutupi-tutupi

Dia mengatakan bahwa usulan itu perlu dilakukan dengan pendekatan secara bernegara, bukan pendekatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Jadi, tentu penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat penting, sembari juga berbicara sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri," tuturnya.

Willy juga tidak ingin terlebih dahulu menduga-duga atau berprasangka negatif terkait usulan tersebut.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah makan siang bergizi yang juga bisa masuk ke ranah Hak Asasi Manusia.

"Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu, kan, juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat, ya, human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama," tuturnya.

Walakin, Willy dia menilai bahwa penambahan anggaran dengan angka sebesar itu pun belum memungkinkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk 2025 belum akan dibahas.

"Kan, anggaran sudah diketok. Itu tadi sekali lagi kami enggak bisa menduga-duga, kita cermati saja bersama-sama," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun," ujar Pigai dengan enteng, seusai acara penyambutannya di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

"Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," lanjut Pigai.(ant/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler