jpnn.com - JAKARTA - Tim Transisi kini membahas opsi pembentukan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Maritim. Penambahan nama maritim untuk memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyukseskan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun sektor kelautan.
"Saat ini memang ada opsi memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menko (Menteri Koordinator). Tapi jangan tambah Menko. Jadi Menko perekonomian plus maritim," kata Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Maritim Rokhmin Dahuri dalam diskusi Dialog Maritim bertajuk 'Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA-Unhas), di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (12/9).
BACA JUGA: Kursi Romy Diserahkan ke Syaifullah Tamliha
Dahuri menjelaskan selain memperkuat visi-misi Jokowi-JK dengan menyelesaikan berbagai masalah pelik di bidang maritim mulai dari transportasi hingga pangan, tidak adanya penambahan Kemenko juga ingin terjadi perampingan di kabinet Jokowi-JK.
"Cuma opsi pertama itu KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) diperkuat dengan nambah tupoksi baru. Jadi biotekbologi, pengelolaan migas di kelautan masuk KKP. Jadi direktorat ruang dan pesisir satu direktorat saja jadi direktorat kawasan terpadu. Yang lain ada industri kelautan terbarukan. Kita ingin perampingan, bukan di kementerian tapi di direktorat," sambung Rokhmin.
BACA JUGA: Gerindra Ancam Polisikan Ahok
Rokhmin membeberkan memang saat ini Jokowi-JK menjadikan maritim sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Sebab, Jokowi melihat banyak masalah kenegaraan timbul khusus di sektor ini mulai dari kemiskinan, infrastruktur hingga transportasi. "Jadi jangan kayak macan ompong seperti sekarang," tambah dia.
Menurut dia, saat ini banyak di problem di kelautan karena sumberdaya manusia yang kurang unggul. Kecelakaan kapal laut, kemudian 640 ribu kapal yang mayoritas kurang modern dan kurang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan perkuatan kelembagaan akan menyelesaikan masalah kelautan saat ini.
BACA JUGA: JK Sebut 34 Kursi Menteri, Mayoritas Diisi Profesional Murni
"(Menteri) Kelautan Insya Allah profesional dan ahli. Kalau diserahkan bukan ahlinya tunggu kehancurannya," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua ISLA Unhas, Agus Ajar Bantung mengingatkan pentingnya reformasi struktur kelembagaan KKP demi suksesnya pembangunan maritim. Karena itu dia mengingatkan kepada Jokowi-JK untuk melakukan empat langkah dalam reformasi kelembagaan di KKP.
"Pertama membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggungjawab atas orientasi program pembangunan infrastruktur, tol laut, kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim," katanya.
Kedua, sambung Agus, membentuk lembaga Coast Guard (Koordinasi Keamanan Laut) yang kuat untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut. Ketiga, menguatkan posisi kewenangan lembaga yang telah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumberdaya alam pesisir dan laut.
"Terakhir, melakukan pembangunan sumberdaya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut Ultah, TNI Gelar Gowes Bareng Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi