jpnn.com - JAKARTA - Penolakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD berbuntut panjang. Wagub yang akrab disapa Ahok itu terancam dipolisikan lantaran sejumlah pernyataannya dianggap merendahkan institusi DPRD.
Ancaman tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik. Ia tidak terima karena Ahok mengatakan bahwa pilkada tidak langsung akan menjadikan kepala daerah sapi perahan, serta budak DPRD.
BACA JUGA: JK Sebut 34 Kursi Menteri, Mayoritas Diisi Profesional Murni
"Emang di DPRD ini banyak pemeras? Kita sangat menyayangkan perbedaan pendapat itu disertai dengan kata-kata menghinakan lembaga DPRD," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (12/9).
Sikap Ahok, lanjut Ketua DPD Gerindra DKI itu, juga dipastikan menggangu jalannya pemerintahan ibu kota. Pasalnya, instrumen pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan DPRD.
BACA JUGA: Sambut Ultah, TNI Gelar Gowes Bareng Rakyat
Taufik pun secara terang-terangan berharap laporannya segera ditingkatkan ke penyidikan. Dengan begitu, DPRD DKI bisa menggunakan hak interpelasi dan memakzulkan Ahok. "Arahnya ke sana, tapi kita akan laporkan dulu," pungkas mantan Ketua KPU DKI yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi itu. (dil/jpnn)
BACA JUGA: JK dan Tim Transisi Bicarakan Kenaikan BBM
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipecat Anak Buah, Suryadharma Sodorkan Logika
Redaktur : Tim Redaksi