jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya memilih menteri maritim atau kelautan dari unsur angkatan laut yang memiliki track record bersih dan tegas. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyelesaikan masalah kelautan yang masih tumpang tindih.
”Artinya yang menjadi menteri maritim atau kelautan itu yang diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan tumpang tindih antara peraturan dan regulasi yang terjadi selama ini,” terang praktisi Bidang Perkapalan dan Energi Yaniarsyah Hasan di Jakarta, Selasa (16/9).
BACA JUGA: Telusuri Keterlibatan Oknum Kemenag
Menurutnya, saat ini ada 14 lembaga yang mengorganisir soal maritim, namun masing-masing lembaga tidak bekerjasa sama dengan yang lembaga lain. Akibatnya masalah kelautan tak pernah bisa diatasi.
”Banyak sekali peraturan yang tumpang tindih di sektor kelautan seperti aturan dan lembaga yang berperan. Ini karena belum satu atap, untuk itu diperlukan seorang menteri kelautan yang disegani lembag-lembaga tersebut,” karya Yaniarsyah.
BACA JUGA: Muhaimin: Itu Masalah Gampang
Menurutnya, yang diperlukan seorang mantan perwira militer bintang empat dari unsur angkatan laut, agar setidaknya meski regulasi belum satu atap, namun ada pemimpin yang bisa disegani sehingga tidak saling mengklaim kewenangan.
Namun demikian Jokowi tetap harus mengupayakan dalam pemerintahannya sekarang untuk membuat regulasi sektor kelautan ini.
BACA JUGA: Soal Komposisi Menteri, Politisi Hanura: Jokowi Sudah Tepati Janji
”Banyak potensi di sektor kelautan yang bisa didapatkan jika regulasinya jelas dan satu atap. Ini tahap kedua yang harus diselesaikan oleh Jokowi,” imbuhnya.
Ia pun mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan regulasi rencana Tol Laut sebelum membahas rencana pembangunan infrastruktur untuk Tol Laut seperti yang sudah dijanjikan Jokowi.
Regulasi itu menurut Yaniarsyah sangat perlu sebagai aturan main seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta. Sehingga tidak ada tumpang tindih yang bisa merugikan salah satu pihak.
Konsep tol laut yang dijanjikan Jokowi itu, kata Yaniarsyah adalah bagaimana membangun sebuah sistem transportasi laut yang memberikan kelancaran arus barang dan jasa sehingga menurunkan biaya-biaya yang timbul dalam perpindahan barang dan jasa.
Harapannya, agar terjadi keseimbangan harga baru dari barang dan jasa di masing-masing daerah atau diharapkan secara ekstrim terjadi penurunan harga barang dan jasa serta penurunan perbedaan harga di masing-masing daerah.
Dipaparkannya pula, selama ini dalam pengoperasian armada laut baik breakbulk maupun container dikenal dengan dua sistem yaitu tramper dan liner. Timbulnya dua sistem ini disebabkan penumpukan barang yang akan diangkat berbeda-beda, dan apabila tidak tercapai break even point (BEP), perusahaan-perusahaan pelayaran mengoperasikan armada secara tramper (tanpa jadwal dan berlabuh dibanyak pelabuhan) untuk mencapai tingkat BEP operasi.
”Sistem liner umumnya beroperasi dari pelabuhan ke pelabuhan tertentu dan ini dilakukan apabila potensi barang-barang yang akan diangkut telah mencapai BEP,” imbuhnya.
Karena itu, tol laut akan terlaksana bila didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan pelayaran yang pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi pada profit. Mengingat saat ini tidak ada perusahaan angkutan laut (perkapalan) Pemerintah yang memiliki armada yang cukup untuk melaksanakan ini.
Hal ini sangat berbeda dengan angkutan seperti kereta api yang dikontrol oleh Pemerintah dan masih menjadi penugasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga lebih mudah untuk melakukan kebijakan-kebijakan.
Langkah penting yang bisa diambil Jokowi untuk mewujudkan tol laut ini, diusulkan Yaniarsyah adalah menentukan segera Spoke dan Hub Port (pelabuhan) yang akan di integrasikan dalam program Tol Laut, agar menarik perusahaan pelayaran untuk bisa berhitung secara bisnis dalam mensukseskan Program Tol Laut.
Termasuk mereview ulang tata perijinan sehingga perusahaan pelayaran diarahkan untuk melayani jalur-jalur yang dibutuhkan untuk mendukung program tol laut secara liner.
”Integrasi Transportasi perlu direncanakan segera karena angkutan laut umumnya dimiliki perusahaan swasta, pelabuhan dimiliki Pemerintah dan angkutan darat (diluar Kereta Api) dimiliki oleh swasta, sehingga tercipta integrasi sistem yang menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak perlu dilaksanakan segera,” pungkasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatah Menteri untuk Partai Bisa Bertambah
Redaktur : Tim Redaksi