jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rahasia yang membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mampu menopang dampak pandemi Covid-19.
Menurut Sri Mulyani, hal itu karena APBN didesain secara fleksibel dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang moderat.
BACA JUGA: Menteri Keuangan Akui saat Ini APBN Besar Pasak Daripada Tiang
"Kontraksi Indonesia yang 2,07 persen salah satunya merupakan hasil dari desain APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Jakarta, Selasa (7/9).
Sri Mulyani menyebutkan salah satu bukti pertumbuhan moderat adalah realisasi ekonomi pada 2020 yang sebesar minus 2,07 persen saat negara lain terkontraksi lebih dalam.
BACA JUGA: Bamsoet Minta Menteri Keuangan Percepat Pencairan Insentif Nakes
Menurutnya, meski ekonomi Indonesia tahun lalu terkontraksi, namun masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi empat persen akibat COVID-19.
Tak hanya itu, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata negara G20 yang minus 4,7 persen.
BACA JUGA: Terpilih Jadi Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk perubahan iklim, Ini Tugas Sri Mulyani
"Atau, juga dibandingkan dengan negara ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3 persen," ujar Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik 2020 versi Majalah Global Markets.
Sri Mulyani menuturkan tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal yang responsif dampak perekonomian akibat COVID-19 akan jauh lebih besar dari minus 2,07 persen pada 2020.
Fleksibilitas APBN memberi kesempatan pemerintah untuk melakukan intervensi dari sisi kesehatan, menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan, serta dukungan sangat besar pada dunia usaha termasuk UMKM.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencontohkan salah satu bentuk fleksibilitas APBN adalah adanya pelebaran defisit di atas tiga persen, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi.
Program pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp 695,2 triliun tersebut terealisasi Rp 575,8 triliun atau 82,83 persen yang diprioritaskan untuk menjaga kesehatan, daya beli, serta membantu dunia usaha utamanya UMKM.
"Dukungan dari DPR sungguh menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara sehat, sinergis dan harmonis dengan tetap menjaga check and balances tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa," tegas Sri Mulyani.
Dia memastikan pemerintah terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, serta BPK untuk tetap menjaga tata kelola dan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan APBN.
"Ini agar pelaksanaan APBN dapat terjaga dengan baik dan meminimalkan moral hazard," tegas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia