jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih memantau dan mewaspadai kebijakan zero case Covid-19 atau lockdown yang diterapkan di China.
“Di RRT kita juga melihat akibat Covid-19 yang masih menjalar, pemerintahan RRT melaksanakan zero case policy terhadap pandemi Covid-19,” ujarnya dalam Talkshow Neraca Komoditas daring, Senin (30/5).
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Mempersempit Celah Korupsi Ekspor-Impor, Jangan Coba-Coba, ya!
Sri Mulyani menyebut lockdown China tak hanya berdampak pada perekonomian negara tirai bambu, tetapi juga dunia.
Pasalnya, jumlah dan ukuran perekonomian China yang sangat besar.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani: Pendapatan Negara April Bagus Banget
“Ini artinya lockdown atau pembatasan kegiatan yang sangat berdampak pada ekonomi RRT dan akan tentu berdampak pada perekonomian dunia karena jumlah dan juga size dari perekonomian RRT yang sangat besar. Risiko-risiko tersebut harus kita antisipasi,” kata Sri Mulyani.
Pada periode Januari-April 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China tetap sebagai negara tujuan perdagangan internasional Indonesia yang memiliki peranan terbesar dengan nilai sebesar USD 18,20 miliar atau 20,52 persen dari total ekspor Indonesia.
China juga menjadi pengimpor terbesar ke Indonesia dengan nilai USD 20,90 AS atau 32,58 persen dari total impor.
Selainitu, Menkeu juga mewaspadai risiko konflik Rusia-Ukraina yang telah mendisrupsi pasokan komoditas hingga meningkatkan inflasi.
“Menghadapi perubahan ekonomi dunia dan dinamika risiko yang bergeser secara sangat cepat kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan merespons kebijakan kita secara tepat,” imbuhnya.
Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets menyebutkan pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah reformasi untuk membangun ekonomi yang jauh lebih kuat dan berdaya tahan serta fleksibel.
Menkeu juga mengatakan salah satu upaya itu, yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang mencoba menjawab tantangan dengan memperbaiki simplifikasi dan regulasi di Indonesia, baik pusat maupun daerah.
“Tentu ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan pelayanan yang mudah cepat dan pasti serta efisien bagi dunia usaha sehingga mereka mampu bergerak secara kompetitif,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul