jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berpihak kepada masyarakat kecil dan menengah.
"Apabila telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saya minta supaya pelaksanaan RUU HPP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi Indonesia," ucap Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kemenkeu di Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Menteri Keuangan Bidik Sektor Ini Jadi Andalan Kinerja Ekonomi 2022
Menurut dia, RUU HPP memberikan ruang agar ekonomi Indonesia bisa berkembang, terutama kegiatan usaha kecil menengah.
Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu juga menyebut, RUU HPP mampu membangun sistem administrasi perpajakan yang efisien.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Menteri Keuangan untuk Generasi Muda
"Menghindarkan berbagai langkah-langkah yang bisa menggerus potensi penerimaan pajak," kata dia.
Sri Mulyani mengakui Indonesia melakukan banyak perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak adanya COVID-19.
Sri Mulyani membeberkan RUU HPP yang akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang sedang dibahas dan segera diselesaikan, menjadi beberapa perubahan kebijakan tersebut.
"COVID-19 menyebabkan kita berubah secara nyata," ucap Sri Mulyani.
Kendati demikian, dunia berubah tidak hanya karena pandemi melainkan teknologi digital, perubahan iklim, demografi, dan globalisasi.
Sri Mulyani menyebut seluruh perubahan itu menjadi tantangan pemulihan ekonomi dunia yang tidak selalu mulus.
Dia pun menilai semuanya perlu diantisipasi, dikelola, dan diminimalkan dampaknya.
"Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan kesempatan yang muncul untuk mendorong Indonesia menuju cita-citanya," papar Menkeu Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia