Menteri Keuangan Sri Mulyani Tetap Waspada

Jumat, 31 Desember 2021 – 06:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimistis, tetapi tetap waspada pada kondisi 2022. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimismenya pada penurunan defisit APBN 2021.

Dia memprediksi defisit hanya menyentuk lima persen dari produk domestik bruto (PDB).

BACA JUGA: Ratusan Orang Menerima Ucapan Selamat dari Sri Mulyani

“Dari sisi APBN kita mengharapkan defisitnya jauh lebih kecil. APBN 5,7 persen dari PDB, sekarang kami turunkan menjadi sekitar lima persen. Dalam dua hari ke depan kami akan melihat angka finalnya,” kata Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Jumat (31/12).

Sri Mulyani menyebutkan pemulihan ekonomi telah berjalan cukup baik.

BACA JUGA: Lagi, KPK Tetapkan Anak Buah Sri Mulyani Sebagai Tersangka Pencucian Uang

Dia membeberkan sejumlah indikator yang menggambarkan pemulihan.

"Pendapatan negara per November yang meningkat cukup tajam yaitu 19,4 persen dengan penerimaan bea dan cukai di atas 25 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas 26 persen," beber Menkeu Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan penerimaan negara yang melonjak tinggi salah satunya didorong oleh komoditas yang mengalami kenaikan harga atau commodity boom yaitu negara maju mengalami pemulihan ekonomi sehingga kebutuhan bahan-bahan mengalami lonjakan.

“Ini memberikan tambahan pendapat bagi pajak, bea keluar atau PNBP berupa royalti,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pemulihan ekonomi yang terakselerasi tidak hanya mendorong defisit APBN mengecil melainkan juga jumlah surat utang yang seharusnya di keluarkan tahun ini turut menurun lebih dari Rp 300 triliun.

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN juga berpotensi terealisasi di bawah yang telah dirancang sebesar 4,8 persen dari PDB, karena telah memiliki basis kuat pada 2021.

Menurutnya, pendapatan negara yang kuat pada 2021 sekaligus masih adanya commodity boom dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menjadi pendorong penerimaan tahun depan.

Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan tetap waspada pada tahun depan.

Sri Mulyani menyebut kewaspadaan itu karena COVID-19 masih ada dan masyarakat masih membutuhkan stimulus termasuk booster vaksinasi.

“Perdagangan internasional tetap akan kuat tapi tidak akan sekuat 2021. Di sisi lain juga di negara maju terjadi inflasi tinggi dan suku bunga naik sehingga berdampak pada APBN kita dalam bentuk nilai tukar atau suku bunga meningkat,” ujar Sri Mulyani. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler