jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan arahan Presiden agar postur anggaran tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran.
Menurut Siti Nurbaya, kebijakan ini tetap berpegang pada sejumlah pakem di antaranya mengedepankan prioritas nasional dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat.
BACA JUGA: Tiga Langkah Utama KLHK Dalam Penanganan Limbah B3 Medis
“Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan,” ujar Menteri Siti Nurbaya saat Raker dengan Komisi IV DPR, Kamis (26/8).
Dalam Raker yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BACA JUGA: KLHK Haltim Sebut Sedimentasi di Pantai Moronopo Sudah Berlangsung Lama
Menteri Siti Nurbaya didampingi jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani
Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut terkait program-program yang harus segera kita realisasikan,” kata Menteri Siti.
Menteri Siti juga mengaku sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dan lain-lainnya.
“Saya minta bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” ucap Menteri Siti.
DPR Ingatkan Siap Hadapi Ketidakpastian
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi sampai kapan berakhir.
Hal ini menjadikan kita harus bersikap untuk menghadapi ketidakpastian dan bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.
“Hal tersebut menjadi tantangan besar, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KLHK dan BRGM untuk terus menyempurnakan kebijakan penganggaran, fokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” ujarnya.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP KLHK APBN TA 2020 diperoleh informasi bahwa realisasi pendapatan negara bukan pajak Tahun 2020 sebesar Rp 5,6 T atau 106,6 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,747 triliun. Komisi IV DPR RI dalam hal ini memberikan apresiasi atas capaian PNBP.
“Meski begitu, kami mendorong agar segera dapat diselesaikan tunggakan PNBP dan putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan yang belum dieksekusi. Hal tersebut dapat berpotensi menambah kas negara,” kata Sudin.
Realisasi Belanja Negara KLHK TA 2020 sebesar Rp. 7,196 T atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp 7,658 triliun. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran KLHK Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28 persen. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96 persen.
Sementara, Pagu Anggaran KLHK dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp 7,120 triliun. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 KLHK sebesar Rp6,369 triliun.
Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 700 miliar.
Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Komisi IV DPR RI juga mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, untuk meningkatkan progresnya.
Secara khusus, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan.
Kemudian, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.(jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Tim Redaksi