jpnn.com, JAKARTA - Para rimbawan dan stakeholder terus mengupayakan cita-cita era masa depan kehutanan yang maju.
Kehadiran Presiden Joko Widodo seorang Rimbawan Indonesia, menguatkan harapan terciptanya era itu.
BACA JUGA: KLHK Bentuk Satlakwasdal, Kawal Implementasi UU Cipta Kerja
Diharapkan akan mengubah era pembangunan kehutanan konvensional yang berorientasi pada ekstraksi kayu, menjelma menjadi era kehutanan pascakayu yang berpedoman pada forest landscape management.
Pesan tersebut terungkap dalam pembukaan Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) bersama Wana Aksara Institute secara daring dari Jakarta, Senin, (28/6).
BACA JUGA: FIA Unilak dan KLHK Susun Agenda Kerja Sama Perubahan Iklim
"Sungguh merupakan rancangan dari Yang Maha Kuasa, bahwa Presiden kita adalah seorang rimbawan, sehingga secara pasti Indonesia akan dapat menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan yang ada, yang berkaitan dengan subyek kehutanan, akibat berbagai peristiwa dan kegiatan di masa lalu dan diantaranya dalam kurun waktu yang puluhan tahun lamanya," ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya.
Menteri Siti menyebutkan ide 'Kehutanan Pascakayu' digagas dan diusung langsung oleh Presiden Bapak Jokowi.
BACA JUGA: Ikhtiar KLHK Tingkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Makna utamanya adalah kebijakan dan agenda kerja kehutanan pascakayu berkomitmen terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Siti mencontohkan kelestarian DAS, semakin ditekankannya aspek konservasi tanah dan air, terjaganya FEG fungsi lindung dalam Kawasan Hidrologis Gambut, terjaganya konservasi spesies liar.
"Serta koridor lanskap guna menjaga kekayaan mega biodiversity Indonesia," ujar Siti.
Makna selanjutnya, kata Siti, dari mewujudkan ideologi kehutanan pascakayu, yakni pembangunan kehutanan yang berkeadilan sekaligus memeratakan distribusi penguasaan sumberdaya hutan bagi masyarakat.
"Aktualisasinya melalui kebijakan dan program perhutanan sosial yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan usaha," kata Siti.
Siti menyatakan, Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif.
"Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka dan diaktualisasikan," tegasnya.
Siti menjelaskan 'Kehutanan Pascakayu' juga merupakan era kehutanan yang akan menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global.
Mulai dari Sustainable Development Goal’s (SDG’s), pembangunan rendah emisi (Low Emission Development), pemenuhan NDC (Nationally Determined Contribution), kemandirian energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kedaulatan pangan, dan program strategis nasional lainnya.
Selanjutnya, Siti pun mengungkapkan setelah tujuh tahun Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup kepada Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuktikan jika Presiden Jokowi adalah seorang Rimbawan yang mampu melihat persoalan konflik tenurial, ketidakadilan dalam perijinan, penebangan liar dan perambahan, kebakaran hutan, deforestasi, fragmentasi habitat satwa akibat perijinan, gangguan pada bio-dioversity, dan sederet masalah lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup sebagai satu rangkaian, yang integratif, bukan parsial.
"Instrumen dasar yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan gabungan dalam wujud KLHK, yang utama adalah stick pada prinsip fungsi alam yang harus tidak boleh terganggu dan harus bisa memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana mestinya dalam arti dengan tetap menjaga kelestariannya," jelasnya.
Lalu, lanjut Siti, diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) disebut Menteri Siti dalam perspektif bidang kehutanan yang merupakan rangkuman upaya yang telah dirintis sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi, yang menjadi penanda perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan.
"Bobot utama UUCK adalah penyederhanaan prosedur dan atasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi izin sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute dalam penggunaan lahan ataupun konflik tenurial," imbuhnya.
UUCK, menurutnya juga memberikan penegasan yang nyata akan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, baik dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan.
Demikian pula, kata Siti, dalam hal akses pemanfaatan untuk kemantapan perhutanan sosial dengan land holding yang jelas.
"Juga dalam penataan kawasan dan dispute kawasan; serta kebijakan yang menjamin bagi rakyat serta memberikan jalan untuk penyelesaian masalah hutan adat," beber Siti.
Serial Webinar ini akan dilaksanakan dari Juni hingga Oktober 2021. Dengan kompleksitas peran dan kontribusi hutan dan kehutanan, telah ditetapkan lima sub tema yang diharapkan mewakili agenda-agenda prioritas dan strategis pembangunan kehutanan. Sebagaimana diusung dan diperjuangkan Presiden Joko Widodo meliputi :
Serial Webinar #1. Senin, 28 Juni 2021. Tema: “Memaknai Kehutanan Pasca Kayu. Kontekstualisasi Masa Depan Kehutanan Maju.” Kebetulan diselenggarakan pelaksanaannya pada hari ini.
Serial Webinar #2. Rabu, 21 Juli 2021. Sub tema: “Tantangan dan Peluang Mewujudkan Peran Geopolitik SDH Menuju Indonesia 2045”
Serial Webinar #3. Rabu, 18 Agustus 2021. Sub tema: “Sistem Pencegahan Karhutla Efektif Permanen Dalam Mendukung Penurunan Emisi GRK”
Serial Webinar #4. Selasa, 21 September 2021. Sub tema: “Perhutanan Sosial Intisari Politik Pembangunan Kehutanan Nasional”
Serial Webinar #5. Selasa, 21 Oktober 2021. Tema: “Quo Vadis Kehutanan ? Menggugat Eksistensi Profesi Rimbawan Dalam Pembangunan Nasional.
Dalam seri pertama Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo ini hadir beberapa narasumber yaitu Sekretaris Jenderal KLHK/Plt. Dirjen PHPL Bambang Hendroyono, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Ahmad Maryudi, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Herry Purnomo, CEO Ashari Group Hashim Djojohadikusumo. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia