Menteri LHK Sampaikan Pesan Presiden Perihal Pencegahan Karhutla

Kamis, 29 April 2021 – 01:28 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya. Foto: Dok. KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta semua pihak waspada agar momen puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini tidak ada kejadian karhutla.

Menteri Siti mengingatkan hal ini agar tidak mengganggu momen spesial bagi masyarakat Muslim tersebut.

BACA JUGA: Cegah Karhutla, MPA Paralegal Majalengka Gandeng TNI-Polri

“Pesan Bapak Presiden, selama masa Puasa Ramadan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Siti Nurbaya ketika memimpin rapat Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021 pada Rabu (28/4/2021).

Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021.

BACA JUGA: Bupati Karolin Minta Jajarannya Memetakan Potensi Karhutla

Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Profesor Dwikorita Karnawati memaparkan tentang prediksi curah hujan untuk enam bulan ke depan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan  terjadinya karhutla di Indonesia.

Menteri LHK menyatakan perlunya rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020.

BACA JUGA: Panglima Kembali Mutasi 151 Perwira Tinggi TNI, TNI AD Terbanyak, Nih Daftar Namanya

Padahal, kata dia, hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.

Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukkan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha.

Siti Nurbaya pun menyatakan data tersebut mengonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla.

Di lokasi tersebut, dia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara detail dan lebih mendalam di daerah-daerah konvensional ini, mungkin hingga tanggal 5 Mei yang akan datang. Jika hingga tanggal tersebut terjadi dinamika karhutla yang meningkat, atau terjadi eskalasi yang berarti, maka akan masih punya cukup waktu untuk mengambil langkah sebelum Lebaran Idulfitri,” jelasnya.

Menteri Siti menyebut beberapa daerah konvensional meliputi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Ketapang, Singkawang, Kapuas, Pangkalan Bun, Banjar, dan Tanah Laut.

Sementara itu, Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan  melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.

Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang  oleh TNI dan POLRI.

Selaras dengan itu, Kepala BMKG Prof Dwikorita menyebut jika lembaganya memperkirakan La Nina di wilayah Indonesia akan segera beralih menuju ENSO NEUTRAL pada Mei 2021.

Salah satunya akan menyebabkan curah hujan pada musim kemarau tahun 2021 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mendekati pola hujan musim kemarau normalnya.

Hal ini disebutnya akan berdampak pada kondisi curah hujan bulan Juni – September 2021 di sebagian besar Sumatera dan Jawa yang akan berada pada kategori rendah, sehingga potensi karhutla di daerah rentan karhutla akan meningkat.

Untuk itu, BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada bulan Juni – September 2021 di wilayah Riau, Jambi dan Sumsel.

Kemudian pada bulan Juli – September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan, dan pada bulan Agustus – Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.

Selanjutnya, kepala BNPB yang diwakili oleh Sestama BNPB, Dody Ruswandi menyebutkan jika BNPB berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganan karhutla.

Dukungan yang dimaksudkan Dody meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa Helikopter Fire Fighting dan Patroli dan Bantuan dukungan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing Gubernur.

Berikutnya BNPB bekerjasama dengan TNI/Polri akan memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personel TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat.

Selain itu, BNPB bekerja sama dengan KLHK akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal.

BPPT Lakukan Teknologi Modifikasi Cuaca

Menanggapi potensi terjadinya karhutla ke depan, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyebut jika lembaganya terus melakukan TMC.

Melalui salah satu Deputinya, Yudi Anantasena mengtaakan upaya TMC yang dilakukan oleh BPPT bekerja sama dengan KLHK, BNPB, BMKG, TNI, BRGM, BPBD pada bulan Maret -  April menunjukkan hasil yang cukup baik dari segi persentase penambahan curah hujan.

Di Provinsi Riau disebutnya terjadi peningkatan persentase penambahan curah hujan sebesar 33-64% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan sekitar 194,3 Juta m3.

Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat atas upaya TMC yang dilakukan terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar hingga 44% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaiannya.

Atas pemaparan dari berbagai pihak tersebut, Menteri Siti Nurbaya sangat berterima kasih dan berharap agar sinergisitas dan integrasi kerja penanggulangan karhutla menjadi makin baik ke depannya.

Hal ini dia ungkapkan untuk mendorong upaya mewujudkan solusi permanen penanganan karhutla yang diminta oleh Bapak Presiden agar segera dapat dilakukan.

Menteri Siti, Kepala BMKG dan Kepala BPPT bersama ahli klimatologi IPB DR Rahmat Hidayat dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dewanti, Deputi Klimatologi Erizal dan TAM LHK Raffles Pandjaitan membahas tentang upaya perintisan langkah integrasi analisis emisi karbon karhutla.

Selain itu, analisis perubahan suhu bumi dan suhu di bawah permukaan bumi dalam kurun  waktu puluhan hingga seratus tahun.

“Saya minta tolong BMKG dan BPPT untuk saat ini mulai melakukan integrasi karhutla dalam konteks emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim. Kita serius turunkan emisi karbon,” ujar Menteri Siti.(jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler