jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima dua penghargaan yakni inovasi pelayanan publik Proper dan Sipongi yang merupakan dua inovasi dari KLHK di antara Top 45 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan olek Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.
Penghargaan diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla, didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Selasa (15/10).
BACA JUGA: Menjawab Kritik Malaysia Soal Asap, Siti Nurbaya: Untuk Apa Berkelit?
Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa dan inovasi memiliki nilai harga yang paling mahal.
Kalla menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting adalah memberikan nilai tambah.
BACA JUGA: Menteri Siti Nurbaya Tinjau Penanganan Karhutla di Riau
“Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat,” ungkap Jusuf Kalla.
Menteri Menteri Siti, Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan Sipongi (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web) adalah dua inovasi pelayanan dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini, yang kemudian di short listed menjadi Top 99 Inovasi pelayanan publik hingga akhirnya menjadi Top 45.
Prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.
Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.
Sipongi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) KLHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG. Data dalam SIPONGI lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya).
Hal ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola dan pengelolaan di lapangan, dan paking penting juga ialah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat.
Rujukan Dunia
Sipongi berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilage berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personil di lapangan. Sedangkan public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas diseluruh Indonesia. Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat membuat pelaporan dan berdiskusi tentang kebakaran hutan dan lahan melalui akses call centre maupun jaringan media sosial yang mendukung seperti facebook, instagram dan twitter.
Website Sipongi dapat diakses setiap saat dialamat: https://sipongi.menlhk.go.id. Sipongi telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian Karhutla terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut. Negara-negara di dunia dapat mempelajari sistem pengendalian karhutla Indonesia termasuk didalamnya terkait sistem SIPONGI melalui Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia yang terletak di Bogor.
Sementara itu sistem Proper yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini Proper terus dikembangkan dan telah mengadopsi perubahan paradigma dalam penilaiannya, yaitu dengan pengembangan kriteria yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.
Proper juga melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus secara internal. Salah satunya adalah aplikasi SIMPEL. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam membuat pelaporan, mengurangi biaya cetak dan antar laporan. Kemudian, untuk mengurangi dampak ke lingkungan dan memastikan upaya perbaikan yang perlu dilakukan maka PROPER menerapkan konsep Life Cycle Assessment (LCA). Melalui LCA perusahaan wajib menghitung dampak lingkungan yang ditimbulkannya mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, sampai produk tersebut ditingkat konsumen dan bahkan pada saat produk tersebut harus dibuang ke lingkungan.
Proper telah berjalan dan diterima dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di berbagai daerah Proper diadopsi dengan nama Properda. Di tingkat nasional, Proper digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai risiko pemberian kredit perbankan, dan pada tingkat dunia, China, India, dan Ghana mengadopsi Proper sebagai instrumen pelaksanaan penaatan. World Bank pada tahun 2011 dalam terbitan Research Working Paper World Bank menyatakan Proper merupakan Pionir di Asia.
Hadir dalam acara ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Direktur Operasional Taspen Ermanza, para pimpinan lembaga dan pemerintah daerah lainnya serta pejabat dari berbagai instansi pemerintah.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich