jpnn.com - JPNN.com - 2016 menjadi tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beberapa capaian di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, telah berhasil dicatatkan. Namun demikian, beberapa tantangan juga telah siap menyambut di tahun mendatang.
Hal inilah yang menjadi bahasan diskusi, antara Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dengan wartawan, Jumat (23/12). Diskusi kali ini bukan acara formal, melainkan diskusi santai namun serius di ruang kerja RI 39 di lantai 4 gedung Manggala, Jakarta.
BACA JUGA: Empat Anggota TNI AL Hilang, Enam KRI Dikerahkan
Capaian KLHK sepanjang 2016 yang menjadi perhatian, seperti keberhasilan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mampu diatasi setelah hampir dua dekade selalu rutin terjadi.
Juga dibahas perihal pencanangan perhutanan sosial, penanganan pencemaran, penanganan pelanggaran-pelanggaran di kawasan hutan, serta capaian-capaian lainnya.
BACA JUGA: Idrus Marham: Hanura Bukan Musuh Golkar
Menteri Siti mengatakan semua capaian ini merupakan kerja nyata mewujudkan Nawacita, yakni menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama dalam konteks perlindungan masyarakat dari kerusakan lingkungan.
Berbagai upaya dan kerja nyata ini, disebut Menteri Siti dengan istilah 'banting setir' keberpihakan negara yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Penjelasan Presiden soal Isu 10 Juta TKA asal Tiongkok
''Orientasi banting setir dalam keberpihakan, sebenarnya bukan hanya di KLHK. Keberpihakan Presiden dan Wapres terlihat sangat banting setir untuk orientasi masyarakat, seperti membangun desa-desa sekitar hutan, prioritas pada ekonomi masyarakat, dan ini bukan hanya jargon," tegas Menteri Siti.
Salah satu contoh 'banting setir' yang dikatakan Menteri Siti, adalah kebijakan perhutanan sosial. Secara sederhana, konsep perhutanan sosial mengubah orientasi yang sebelumnya pengelolaan hutan hanya dikuasai korporasi besar, maka saat ini masyarakat juga akan diberi akses legal sekaligus didampingi untuk bersama-sama sejahtera dari hutan.
''Saya hampir dua tahun menyiapkan konsep untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar hutan. Melalui konsep hutan desa, hutan rakyat, perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, dan lain-lain,'' katanya.
''Sekarang konsepnya adalah kesetaraan, kolaboratif, dan saling berbagi sumber daya, jadi bukan lagi masyarakat hanya pasif sebagai objek pemberdayaan,'' tambah Menteri Siti.
Perihal keberpihakan ini telah ditegaskan kembali oleh Presiden beberapa hari lalu, saat kunjungan kerja ke Tuban, Jawa Timur dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah pada periode 2015-2019, mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk dijadikan program Perhutanan Sosial.
Sementara capaian penurunan titik api atau hotspot, ditegaskan Menteri Siti, bisa terwujud berkat kerja kolektif banyak pihak, termasuk TNI dan Polri, serta pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan, penurunan hotspot sekitar 80 persen secara nasional, bukan karena faktor cuaca semata, melainkan ada kerja nyata yang terintegrasi dan terstruktur.
''Bukan hanya karena faktor hujan, tetapi karena ada usaha dan upaya serius pencegahan Karhutla. Sepanjang tahun 2016 penegakan hukum juga semakin serius, termasuk pencemaran limbah, pencemaran udara, dan lain-lain,'' tegasnya.
Banyak pihak kata Menteri Siti, terlibat aktif mendukung kerja pemerintah khususnya KLHK. Di antaranya termasuk kalangan aktivis dan insan pers, yang disebutnya telah memberi masukan sekaligus kritik membangun demi perbaikan kinerja dan kebijakan KLHK ke depan.
''Peranan media luar biasa mendukung upaya penegakan hukum, penanganan masalah sampah, perdagangan satwa, tentang mangrove, dan juga isu lainnya,'' kata Menteri Siti.
Tak lupa Menteri Siti juga mengucapkan terimakasih kepada Pemda, karena banyak hal-hal konkrit yang dilakukan bersama sepanjang 2016. Contohnya Pemerintah Aceh dalam hal penyelamatan Ekosistem Leuser, dan juga beberapa Provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan beberapa provinsi lainnya dalam hal penanganan Karhutla.
Demikian juga Provinsi-provinsi yang terkait pengendalian perubahan iklim, maupun yang telah melakukan deklarasi konservasi, serta Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan kompensasi pembebanan beban lingkungan plastik.
Meski sudah banyak capaian, Menteri Siti mengaku masih banyak PR besar bagi KLHK. Salah satunya adalah upaya menyelamatkan hutan di Papua, bukan hanya hutan adatnya. Harapan Indonesia ke depan mengenai penyelamatan hutan primer bisa diwujudkan di Papua.
PR lainnya juga masalah pertambangan tanpa izin di kawasan hutan, terutama di kawasan konservasi. Energi terbarukan juga disebutnya baru pada tahapan riset, belum intensif dalam hal ujicoba lapangan.
''Ini akan menjadi fokus KLHK di 2017, termasuk juga isu pencemaran laut dan sampah plastik. Kami akan tetap fokus bekerja, mewujudkan semangat Nawacita,'' tegas Menteri Siti.
(rls/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Happy Melihat Tiga Cagub DKI Akur di Haul Gus Dur
Redaktur : Tim Redaksi