jpnn.com - JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar menaruh perhatian serius terhadap kasus sengketa lahan yang terjadi di Sumatera Utara.
Yakni, sengketa tanah seluas 127 hektar antara warga transmigran di Batang Pane III, Kecamatan Padang Bolak dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Pabatu. Pasalnya, itu dianggap sebagai salah satu hal yang merusak program transmigrasi. Padahal, transmigrasi smerupakan salah satu program andalan pemerintah mengentaskan kemiskinan.
BACA JUGA: Aparatur Sipil Negara Harus Berpikir Out of The Box
“Masyarakat yang ikut transmigrasi kan dikasih tanah oleh pemerintah, apalagi kalau sudah ada sertifikat. PT tidak boleh ganggu,” terang Marwa pada JPNN, Minggu (8/2) malam.
Menurut Marwan, PT Pabatu seharusnya bersinergi dengan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat yang memang sengaja disertakan dalam program transmigrasi dapat lebih diberdayakan. Terutama, dengan dibukanya sektor-sektor baru.
BACA JUGA: Dicap Tidak Tegas dalam Polemik Polri-KPK, Jokowi Bikin Geregetan
“Jadi kami ingin semua bersinergi. Kalau di sekitar masyarkat transmigran terdapat perusahaan, kami ingin agar bisa bersinergi. Sehingga masyarakat terberdayakan dengan sektor-sektor baru. Jadi tidak boleh mengganggu,” tegas Marwan. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Jadi Ladang KKN, MenPAN-RB Hapus TKB
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Marwan Ajak Warga Kawasan Kumuh jadi Transmigran
Redaktur : Tim Redaksi