jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, implementasi UU Desa butuh perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara terpadu baik internal di lingkungan kementerian, maupun secara eksternal dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan.
Karena itu, Kementerian DPDTT perlu mengeksplorasi pengalaman dari berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan begitu, terjadi saling tukar ilmu dan pengalaman untuk mempercepat kemajuan desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
BACA JUGA: Krisis Melanda, Investasi di Daerah Masih Berjalan Baik
“UU tentang Desa dalam prakteknya meliputi banyak bidang yang sangat dibutuhkan desa. Diantaranya mempercepat pembangunan ekonomi sebagai sumbu utama untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Marwan, Jumat (2/10).
Kemudian, menurut Marwan, membangun pemerataan pembangunan secara sosial, ekonomi, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal. Karena itu, kementerian desa ini menjadi sangat strategis.
BACA JUGA: Kembangkan Desa, Kementerian DPDTT Gandeng Dua Lembaga Dari Australia
Menurutnya, komitmen Kementerian DPDTT dalam memajukan masyarakat desa harus diwujudkan dalam program-program nyata.
“Ini sesuai dengan konsep kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berpihak pada masyarakat pinggiran, masyarakat desa dan kampung-kampung terpencil sebagaimana bunyi nawacita ketiga,” kata Marwan.
BACA JUGA: Laris Manis...Penjual Batik Kebanjiran Pembeli
Marwan menjelaskan desa di Indonesia mencapai 74,093 dengan berbagai jenis karakteristik. Ribuan desa ini dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal yang ada. Diantaranya desa hutan (relevan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), desa pesisir (relevan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan desa industri (relevan dengan Departemen Perindustrian).
Sementara itu, masalah listrik masuk desa (relevan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam), serta desa adat (relevan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri).
Australian Renewable Energy Agency/ARENA sendiri telah mengamati bahwa tahun 2012, pemerintah Australia membentuk ARENA atau Badan Energi Terbarukan Australia sebagai lembaga yang berorientasi komersial, berurusan dengan pembangunan fasilitas energi terbarukan di negeri ini.
ARENA awalnya dibentuk untuk menganalisa kebijakan pemerintah Australia yang dijabarkan Badan Energi Terbarukan Australia pada oktober 2011. ARENA memiliki dua tujuan, yaitu untuk meningkatkan daya saing teknologi energi terbarukan, sekaligus meningkatkan pasokan energi terbarukan di Australia.
Sebagai permulaan, Kementerian Desa PDTT mendukung ARENA, mengantisipasi perkembangan sektor desa sebagai energi masa depan.
ARENA memiliki sekitar $ 2,5 miliar dana yang dialiri dana desa dan angka ini akan ditingkatkan dari tahun ke tahun sampai 2022.
Ia berharap dapat memajukan teknologi energi terbarukan terhadap kesiapan komersial, meningkatkan model.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringatan Hari Batik, Jangan Berhenti pada Acara Seremonial
Redaktur : Tim Redaksi