Menteri Nadiem Ingin Tunjangan Guru Tidak Lagi Mampir ke Rekening Pemda

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Nadiem Ingin Tunjangan Guru Tidak Lagi Mampir ke Rekening Pemda.

Sejumlah hal penting disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim saat rapat bersama MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/10).

BACA JUGA: Ketum Honorer Usul Gaji & Tunjangan PPPK Diambil-Alih Kemendikbudristek, Ada Sepakat?

Antara lain mengenai rencana perubahan mekanisme transfer tunjangan guru dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Saat ini dana tersebut ditransfer ke rekening pemda setempat kemudian didistribusikan ke guru.

BACA JUGA: Guru Lulus PG Seleksi PPPK 2021 Risau dengan Aturan Linieritas Ijazah 2022, Makin Rumit

Menteri Nadiem Makarim ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer tunjangan dimaksud ke rekening guru.

Dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB, pada rapat tersebut Nadiem Makarim juga menyampaikan perihal meningkatkan profesionalisme dosen, termasuk dosen berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA: Menjelang Seleksi PPPK 2022, Mas Nadiem Bertemu MenPAN-RB Azwar Anas, Ada Tanda Positif?

Menteri Nadiem berharap, guru maupun dosen PPPK bisa menjadi solusi menciptakan flexible and performance work force dalam ASN.

Nadiem optimistis Kementerian PANRB dan Kemendikburistek bisa melakukan tranformasi SDM bersama, sehingga mewujudkan visi Presiden Joko Widodo dengan cepat.

“Potensi kolaborasi antara dua kementerian ini menurut kami adalah kemitraan yang punya potensi revolusioner terhadap SDM,” kata Nadiem Makarim.

Reformasi Birokrasi Tematik

Sebelumnya, pada rapat tersebut, Azwar Anas mengajak para aparatur sipil negara (ASN) bergandengan tangan dalam menyukseskan fokus program reformasi birokrasi tematik.

Reformasi birokrasi tematik merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi.

Dijelaskan, reformasi birokrasi tematik berfokus dalam penyelesaian berbagai permasalahan tata kelola yang terkait dengan program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin.

"Arahan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Maka reformasi birokrasi tematik kita dorong bersama,” kata Azwar Anas.

Azwar Anas menyebut ada tiga fokus dalam reformasi birokrasi tematik. Pertama, reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan.

Kedua, reformasi birokrasi investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketiga, administrasi pemerintahan.

Menurutnya, kesuksesan reformasi birokrasi tematik tidak lepas dari peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi.

Karenanya, ASN harus menghayati dan dirinya mengajak ASN dalam menyongsong birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.

"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh elemen pemerintah diminta untuk segera berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbagai dimensinya," ujarnya. (sam/jpnn)