jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun menilai rencana pemerintah memberi suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk badan usaha milik negara (BUMN) bukanlah hal mendesak. Salah satu yang dikritisi Misbakhun adalah usulan pemerintah agar Bank Mandiri mendapat suntikan dana melalui PNM sebesar Rp 5,6 triliun.
"Saya tidak lihat urgensinya. Urgensinya apa pemberian PMN Rp 5,6 triliun?" ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/1).
BACA JUGA: Anak Buah Rachmat Minta Pembeli Minuman Beralkohol Tidak Khawatir
Misbakhun menyebut pemberian PMN tak menjamin kinerja keuangan perseroan BUMN akan menjadi lebih baik. "Saya melihat dari paparan tidak memuaskan, terlalu umum," cibir politikus Golkar itu.
Menanggapi pernyataan itu, Rini mengatakan, negara-negara ASEAN telah sepakat bahwa masing-masing negara akan mengusulkan bank yang akan dicalonkan sebagai Qualified ASEAN Bank (QAB). Hanya saja, untuk melenggang ke QAB dibutuhkan tambahan dana dari negara.
BACA JUGA: Ini Sanksi buat Minimarket yang Masih Jual Minuman Beralkohol
Untuk itu Bank Mandiri, kata Rini, masih perlu diperkuat permodalannya. Alasannya, bank pelat merah itu saat ini masih berada di peringkat sembilan di antara bank-bank di regional ASEAN.
"Baik dari jumlah modal, prospek usaha maupun fokus usaha, Bank Mandiri merupakan bank nasional yang paling siap untuk menjadi calon QAB. Dengan right issue itu, Bank Mandiri akan mendapatkan tambahan dana, sehingga peringkatnya akan naik," tandas Rini. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Larangan Minimarket Jual Minuman Beralkohol Mulai 16 Maret Nanti
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Jonan Ambil Alih Jembatan Timbang
Redaktur : Tim Redaksi