jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan jajarannya saat ini terus memantau jumlah titik api di sejumlah wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
Beberapa wilayah itu di antaranya Riau, Jambi, Sumatera secara keseluruhan dan Kalimantan.
BACA JUGA: Jokowi: Aturan Mainnya Masih Sama, Dicopot!
"Kami akan terus mewaspadai. Tidak boleh berhenti. Tanggal 2 kemarin juga masih ada api di perbatasan Riau dan Sumut, kemudian perbatasan Riau dan Sumbar. Dalam catatan saya hotspot di Januari juga masih ada 33 titik tahun ini, dibandingkan pada 2017 sebanyak 101 titik, kemudian 2016 sebanyak 199 titik. Jadi walaupun lebih kecil tapi tetep harus diwaspadai," tegas Menteri Siti di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2).
Menteri Siti memastikan unit observasi dari kementerian terus mengontrol semua titik tersebut. Dia juga memantaunya secara langsung melalui teknologi aplikasi dari smartphone android.
BACA JUGA: Jokowi Puji Titik Kebakaran Hutan yang Menurun
Terkait pengawasan ini, Menteri Siti khusus meminta ada pemantauan terhadap Riau yang hampir setiap tahun pada periode Februari selalu ada karhutla.
Dia menyatakan musim yang berbeda di setiap wilayah turut menjadi catatan KLHK untuk memantau titik api setiap daerah.
BACA JUGA: Tahun Politik, Menteri Siti Awasi Pemberian Izin Lahan
"Kalau Riau pada Februari diwaspadai kemudian Kalbar juga termasuk cepat antara Maret atau April musim panasnya.
Yang agak aneh dari dulu Riau dari Februari akhir sampai Maret tinggi hotspot-nya. Karena itu kami awasi terus," tegasnya.
Menteri Siti juga mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo saat membuat Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara.
Dalam pidatonya Presiden mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang terdiri dari berbagai elemen termasuk TNI dan Polri untuk pencegahan dan pemadaman api di daerah.
"Saya senang sekali acara ini tadi Bapak Presiden juga langsung menyapa dandim, kapolres jadi langsung ke tingkat lapangan dan apresiasi. Itu saya kira disentuh dan dirasakan langsung oleh unit kerja yang terdepan karena kan kalau sudah dandrem dan kapolres itu langsung ke Babinsa dan Babinkantibmasnya, tentu saja hal-hal teknis menjadi tanggung jawab KLHK, BMKG, BNPB. Mudah-mudahan 2018 ini semakin baik," pungkas Menteri Siti. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gugatan Kasus Karhutla, KLHK Menang, WAJ Didenda Rp 466 M
Redaktur & Reporter : Natalia