Menteri Siti Nurbaya Ingatkan Arahan Presiden Soal Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Kamis, 08 Agustus 2019 – 02:42 WIB
Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya saat Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang digelar pada Selasa (6/8). Foto: Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo yang sudah sangat jelas dan tegas disampaikan dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang digelar pada Selasa (6/8).

“Presiden, mengingatkan bahwa kita sudah pernah melalui masa suram bencana Karhutla tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai terulang lagi,” ujar Menteri Siti Nurbaya, di Jakarta, Rabu (8/8).

BACA JUGA: Negara Tetangga Apresiasi Upaya Indonesia Cegah Terjadinya Kabut Asap

Meski banyak tantangan, lanjut Siti, pada akhirnya kita berhasil mengatasi Karhutla bersama-sama pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah hotspot yang terus berkurang dibandingkan tahun 2015. Kini di 2019 tantangan Karhutla datang lagi.

“Ayo...kita selesaikan bersama!,” ajak Menteri KLH.

BACA JUGA: HKAN 2019 Wujudkan Kepedulian Bersama Konservasi Alam

BACA JUGA: Arahan Tegas Presiden Jokowi Terkait Penanganan Karhutla

Lebih lanjut Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pengendalian Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia swasta ataupun masyarakat. Semua harus mengambil peran aktif mengatasi kejadian serupa terus berulang, karena dampaknya sangat merugikan rakyat banyak.

BACA JUGA: Ke Batam Bareng Bu Mufidah, Iriana Jokowi: Kami Bukan Mau Belanja

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas terkait pencegahan dan pengendalian karhutla yaitu jangan menunggu api membesar. Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/8/) pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

“Saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota, berkolaborasi, bekerja sama dibantu Pemerintah Pusat. Kepada Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan,” kata Presiden Jokowi.

Rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), serta sejumlah gubernur, bupati dan wali kota daerah rawan karhutla.

Penegakkan Hukum

Mengenai penanganan Karhutla, Menteri Siti menjelaskan, KLHK melalui Manggala Agni terus bekerja tiada henti di lapangan bersama Satgas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, BNPB, Pemda, dunia swasta, serta dibantu masyarakat, guna memadamkan api di titik-titik rawan. Pihaknya juga pasti akan melakukan penegakan hukum lingkungan bilamana ada ditemukan ada pihak-pihak pemegang izin yang lalai menjaga kawasan.

“Ingat selalu pesan penting Bapak Presiden: Cegah api membesar, padamkan selagi kecil. Jaga gambut kita. Jaga lahan dan hutan kita. Jaga lingkungan sekitar kita. Jaga Indonesia kita dari bencana Karhutla,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Siti kembali mengingatkan penegasan dari Presiden Jokowi. “Bapak Presiden bilang masing-masing sudah ada tugasnya. Utamakan pencegahan, dan jajaran KLHK akan terus melaksanakan tugas dalam monitoring, pemadaman darat bersama Polri, TNI dan BPBD serta Masyarakat Peduli Api. Operasi Terpadu dilakukan dan koordinasi tingkat lapangan. Gakkum dilanjutkan dan secara khusus teknik pertanian olah tanah tanpa bakar, akan saya dikoordinasikan kepada Menteri Pertanian.”

Lebih jauh diungkapkan Menteri Siti, Presiden juga memberi warning soal titik panas yang naik 69 persen pada periode Januari sampai dengan Juli 2019 dibandingkan 2018, merupakan gambaran indikasi sebagai instrumen warning. Presiden memberikan warning kepada semua aparat yang harus diperhatikan dan kita laksanakan saja.

“Saya sendiri aktif untuk konunikasi terus dengan daerah. BNPB juga kerja keras ke lapangan dan jajaran BPBD. Kepala BMKG juga baik dengan informasi penting untuk kontrol langkah berdasarkan cuaca dan proyeksi cuaca ke depan, dan terutama untuk saya untuk kontrol pergerakan asap lintas negara yang sampai pagi ini belum ada asap lintas negara,” ungkap Menteri Siti.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Arahan Tegas Presiden Jokowi Terkait Penanganan Karhutla


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler