Menteri Siti: Rapatkan Barisan untuk Mempercepat Implementasi DIPA

Minggu, 17 November 2019 – 06:22 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Wamen LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan dengan semua pejabat Eselon I KLHK untuk mempercepat implementasi DIPA. Foto: Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri (Wamen) LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan atau Rapim dengan semua pejabat Eselon I KLHK.

Sejak adanya penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ini, menurut Menteri Siti, baru kali ini yakni tanggal 14 Nopember lalu, KLHK menerima secara langsung DIPA yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Gakkum KLHK Raih Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019

“Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” ujar Menteri Siti Nurbaya menjelaskan alasan menggelar Rapim sekembalinya dari Istana Negara, Kamis (13/11) sore.

Kepada media pada Sabtu (16/11), Menteri Siti Nurbaya mengatakan DIPA untuk pembangunan 2020 diserahkan oleh Presiden Jokowi secara simbolik kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur provinsi.

BACA JUGA: Menteri Siti: Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan

Menteri LHK Siti Nurbaya merupakan satu di antara 12 menteri penerima DIPA atas pertimbangan peran penting dalam pembangunan 2020 serta kinerja lembaga.

Lebih lanjut, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar 9,01 triliun rupiah, terdapat lebih dari 4,9 triliun rupiah program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN), yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.

BACA JUGA: Serahkan DIPA 2019, Menteri LHK Pesan Jaga Akuntabilitas

Mandat Luar Biasa

Kalau dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar 2,8 triliun rupiah bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79 persen.

“Bagi saya ini mandat luar biasa dan cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggung jawabkan keberhasilan output dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main, oleh karena itu dari istana saya langsung minta dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” tegas Menteri Siti.

Dalam rapat briefing satu jam itu, Menteri Siti secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran serta langkah-langkah percepatan implementasinya seperti persiapan administrasinya dan strategi operasional lapangan.

“Kepercayaan yang besar harus diisi oleh kerja keras dan upaya yang besar juga dari seluruh jajaran kementerian. Mari kita buat yang baik untuk kebaikan negeri ini,” ujar Menteri Siti.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler