jpnn.com, PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratas ini dilakukan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin (16/9) malam.
Dalam ratas itu, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk penanganan karhutla. Dia meminta perangkat negara untuk bangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden adalah upaya pencegahan karhutla yang dinilai belum efektif karena kerja sama dan insiatif dari perangkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam menanggulangi karhutla belum maksimal.
BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Surati Jokowi, Sebut Penanganan Karhutla Lamban
“Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan,” ujar Presiden Jokowi dalam sesi rapat.
Presiden Jokowi pun menguraikan, jika gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah seperti bupati, wali kota, camat, dan kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, sampai Koramil, Bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai Bhabimkamtibmas. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.
BACA JUGA: Karhutla Semakin Besar Karena Curah Hujan Nyaris Tidak Ada
Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.
"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.
Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Jokowi memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Pertama, Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) diminta untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.
"Kita harapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.
Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu.
"Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan maupun pada perorangan," ujar Presiden.
Ketiga, lakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.
"Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan," ucapnya.
Menteri LHK hadir pada ratas ini bersama jajaran menteri Kabinet Kerja, antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menkes Nila Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, hingga pemerintah daerah setempat.(cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan