Menteri Siti Sebut Rekomendasi OECD Sangat Bantu Untuk Pertumbuhan Hijau

Rabu, 10 Juli 2019 – 17:07 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Foto: Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, rekomendasi yang diberikan "Organisation for Economic and Cooperation Development (OECD)" melalui "Green Growth police Review (GPPR)" sangat penting karena membantu Indonesia untuk pertumbuhan hijau.

"Ini menjadi bagian penting. Apalagi kalau dilihat referensi yang berkaitan dengan lingkungan, keberlangsungan, transparansi dan dalam pembangunan ekonomi serta pertumbuhan hijau," ujar Menteri Siti di Jakarta, Rabu (10/7).

BACA JUGA: Infografis : Inilah Manfaat Tanaman Macadamia

BACA JUGA : Jenderal Tito Berani Sampaikan Permintaan Langsung ke Presiden Jokowi

Menteri Siti menambahkan, dirinya telah bicara secara langsung kepada Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk tidak ragu dan berani menulis, mendapatkan serta mengungkapkan tentang review kebijakan Indonesia dalam orientasi pertumbuhan hijau.

BACA JUGA: Infografis : Macadamia, Si Ajaib untuk Rehabilitasi Hutan

Pasalnya, kata Menteri Siti, OECD GGPR telah memberikan penilaian berbasis bukti dan memberikan berbagai rekomendasi kebijakan untuk membantu Indonesia memastikan pertimbangan petumbuhan hijau.

Pertumbuhan hijau tersebut, kata dia, diintegraikan ke dalam proses perencanaan yang relevan kebijakan ekonomi dan sektoral serta selaras dengan lanskap sosial dan etno-budaya di Indonesia.

BACA JUGA: Slamet Ramadhan Dilepasliarkan ke Taman Nasional Gunung Ciremai

BACA JUGA : Biasa Naik Alphard, Kiai Ma'ruf Kini Tunggangi Sedan Mercy Berpelat Pejabat

Diketahui, dalam dokumen OECD GGPR tersebut, terdapat beberapa rekomendasi utama. Pertama, terus membangun kapasitas terutama di antara otoritas provinsi dan kabupaten untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan terkait.

Kedua, memastikan koherensi antara tujuan pengembangan sektoral dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, memanfaatkan instrumen berbasis pasar.

"Secara khusus gunakan pajak untuk mendorong produksi dan konsumsi kegiatan serta produk yang ramah lingkungan," ujarnya.

Terakhir OECD GGPR memberikan rekomendasi agar pemerintah Indonesia melanjutkan berbagai kebijakan dan aksi inisiatif yang mendukung penggunaan lahan berkelanjutan termasuk perhutanan sosial.

“Secara umum, rekomendasi itu sudah dilakukan dan sedang berjalan,” tandas dia. (cuy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Istri Menteri di OASE Bersama KLHK Selamatkan Mangrove


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler