jpnn.com - JAKARTA – Menteri ESDM Sudirman Said benar-benar berada dalam posisi sulit. Keputusannya melaporkan rekaman pencatutan nama baik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menimbulkan kecaman.
Salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Usut Freeport. Sang koordinator Saeful Anwar mengatakan, Polri harus mengusut tuntas penyadapan yang diduga dilakukan pihak Freeport Indonesia.
BACA JUGA: Catat! KK Freeport Urusan Presiden, Bukan Menteri Sudirman
"Ya seperti itu (Freeport menyadap), untuk itu kami meminta Polri mengusutnya," ujar Saeful pada RMOL dalam aksinya di depan Gedung Baharkam Polri, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, (20/11).
Menurut Saeful, PT Freeport sebagai badan hukum dengan penyertaan modal asing sangat tidak menghargai hukum di Indonesia. Freeport bertindak seolah-olah sebagai penegak hukum dengan melakukan penyadapan dan memberikan kepada Sudirman Said.
BACA JUGA: Waduh.. Beraatt.. Ada Direksi BUMN yang Berantem
Sudirman akhirnya menggunakan sebagai dasar pembuatan pengaduan ke MKD DPR RI.
"Ironisnya menteri yang seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas Freeport justru seperti anteknya," tegas Saeful. (ysa)
BACA JUGA: Dorong Pengiriman Daging Ketimbang Sapi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri FMCG Asia Didominasi Pemain Lokal
Redaktur : Tim Redaksi