jpnn.com, PAPUA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memantau perkembangan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke.
Susi berpendapat, sebelum pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing digalakan, baik pemerintah maupun masyarakat tidak bisa merasakan manfaat dari berlimpahnya sumber daya laut Indonesia.
BACA JUGA: KKP Siapkan 60 Kapal di Merauke
Menurutnya, kini sudah saatnya sumber daya laut dikembalikan kepada bangsa Indonesia.
“Mana nelayan asli Papua? Sedikit sekali. Saya dengan pemerintah istilahnya mencoba mengembalikan sumber daya alam ini untuk anak-anak Papua, untuk bangsa Indonesia. Tapi kemampuan kami masih jauh," ujar Susi.
BACA JUGA: Bu Susi Minta Lele Bioflok di Papua Dikembangkan
"Kalau kita sudah punya SKPT, ada cold storage, ada nelayan, kita buat perahu kecil ada 100 misalnya, kapal 5 GT ada 100, kapal besar ada 100, kapal besar lagi ada 100. Semua lengkap di wilayah terluar pulau-pulau atau perbatasan,” tutur Susi menjelaskan alasan pembangunan SKPT.
“Mungkin nanti (saat aktivitas SKPT sudah berjalan) Pak Bupati buat Perda, semua ikan harus dilelang dan retribusinya berapa dipungut oleh Pemda,” tambahnya.
BACA JUGA: Kanisius Tularkan Semangat Olahraga Kepada Para Nelayan
Semangat ini juga diamini oleh Bupati Merauke Frederikus Gebze. Dia mengungkapkan, laut Papua harus dimanfaatkan untuk mengangkat harkat, martabat, taraf hidup, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
Untuk itu, dia juga meminta agar nelayan saling bertukar informasi dan keahlian demi kemajuan bersama.
“Nelayan harus saling tukar informasi. Kalau bisa bikin jaring ajarkan pada yang lain agar yang lain juga bisa bikin. Laut itu terbentang luas, perjuangan masing-masing, tapi untuk bertahan harus saling berbagi,” katanya.
“Kalau ikan di laut saja bisa kita jaga, bagaimana orang Papua tidak bisa kita buat maju di tanah ini,” imbuhnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesan Penting Sandi untuk Komunitas Pesisir Pantai & Nelayan
Redaktur & Reporter : Yessy