jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas hasil pertemuannya dengan perwakilan nelayan dari Batang, Pekalongan, Tegal, dan Rembang, Jateng, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat itu, presiden meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membuat task force yang khusus menyelesaikan illegal fishing dan masalah para nelayan.
BACA JUGA: Pendapat Ahli Akan Ikut Tentukan Kelanjutan Kasus Budi Gunawan
“Beberapa lokasi telah saya kunjungi. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terutama yang berkaitan perikanan dan nelayan-nelayan,” kata presiden dalam ratas di kantor presiden, Jakarta, Senin (13/4).
Usai rapat, Menteri Susi menjelaskan bahwa tim khusus tersebut nantinya dibantu oleh TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Ini, kata dia, penting untuk segera selesaikan kasus-kasus illegal fishing.
BACA JUGA: Waduh, Ada Korban Perbudakan di Benjina yang Idap HIV
"Satgasnya itu dipimpin kepolisian. Illegal fishingnya leadingnya di KKP. Dengan adanya satgas ini kami sudah bisa melakukan tindakan-tindakan langsung di lapangan," imbuh Susi.
Terkait sejumlah protes yang dilayangkan nelayan Pantura padanya dan presiden, Menteri Susi mengaku baru akan menyelesaikannya bersama pemda setempat. Terutama masalah peralihan alat penangkapan ikan yang selama ini dipersoalkan para nelayan.
BACA JUGA: Ical Minta Kasus Yance tak Dipolitisasi
"Belum ada (penyelesaian). Kami baru ketemu dengan gubernur dan stakeholder lainnya," tandas Susi.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim KBRI Selamatkan Warga Malaysia dan Thailand di Yaman
Redaktur : Tim Redaksi