Menteri Teten Meminta e-Commerce Memiliki Kepedulian terhadap UMKM

Jumat, 15 September 2023 – 07:30 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (dua kiri) dalam konferensi pers AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, Kamis (14/9/2023). ANTARA/Kuntum Riswan.

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta e-commerce memiliki komitmen dan kepedulian terhadap UMKM.

Dia mengatakan bahwa UMKM berkontribusi menyediakan 97 persen lapangan pekerjaan.

BACA JUGA: Menteri Teten Tegaskan Pemerintah Tidak akan Merevisi Aturan Pelarangan Impor Pakaian Bekas

Menurut dia, menurunnya produksi dalam negeri akibat kalah saing dengan harga produk dari luar negeri yang terlalu murah akan berdampak pada hancurnya produksi UMKM.

Lalu, akan berujung pada lumpuhnya perekonomian, pesatnya jumlah pengangguran, serta menurunnya daya beli masyarakat.

BACA JUGA: E-commerce Jadi Pilihan Berbelanja Produk Elektronik, Rumah Tangga & Kesehatan

“Saya kira mereka juga harus punya kepedulian, empati, dan mendukung UMKM kita. Jangan kemudian dihantam produk UMKM kita dengan produk-produk dari luar yang sangat murah kemudian mati,” kata Menteri Teten ditemui di Kantor Kemenkop dan UKM di Jakarta, Kamis (14/9).

Teten mengaku sudah mendengar langsung keluhan pelaku bisnis dalam negeri yang mengaku tidak sanggup bersaing dengan produk dari luar lantaran harga yang ditawarkan terlalu murah.

BACA JUGA: Dukung UMKM Go Digital, SiCepat Hadir Dalam Digitalk Fest 2023

“Jadi, jangan dibenturkan juga antara seller dengan UMKM yang produksi. Mungkin seller, influencer, sekarang banyak menarik benefit dari penjualan di online, tetapi di sisi lain kami melihat bahwa ada UMKM produksi yang sekarang sudah tidak bisa produksi lagi, lumpuh,” katanya.

Teten menambahkan pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tengah mengatur pemisahan sejumlah platform seperti TikTok sebagai sosial media dan sebagai e-commerce atau yang disebut sebagai social commerce.

Menurutnya, harmonisasi revisi permendag yang masih di tangan Kementerian Hukum dan HAM itu akan melarang social commerce beroperasi dan akan memaksa TikTok membuat platform baru untuk berjualan. Regulasi serupa bahkan diterapkan di negara asal paltform tersebut, yakni China.

"Kita, kan, juga tidak bilang monopoli. Saya bilang, di China itu ada aturan kebijakan platform digital tidak boleh monopoli. Di sana dipisah (antara media sosial dan e-commerce)," katanya.

Pemerintah bahkan sudah setuju untuk menyiapkan dua satuan tugas atau satgas digital, yakni digital government dan digital ekonomi.

Satgas digital ekonomi nantinya akan terdiri dari Kemenkop dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan berfokus pada keuntungan ekonomi digital Indonesia sebesar-besarnya bagi pelaku usaha domestik, termasuk UMKM. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler