jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) mempersiapkan lima skema perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi COVID-19.
Hal ini dipaparkan Menkop UKM Teten Masduki saat Webminar JAPNAS bertema ‘Koperasi dan UKM membangun #Ekonomi Baru Indonesia’.
BACA JUGA: Menteri Teten: Usaha KUMKM Harus Diselamatkan di Tengah Pandemi Covid-19
“Kami telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menstimulus sektor UMKM kembali bangkit. Sebab, dalam berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indoensia, sektor UMKM-lah yang menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi Indonesia,” kata Teten Masduki, Senin (8/6).
Adapun kebijakan Kemenkop UMKM ini meliputi lima skema perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi.
BACA JUGA: Alhamdulillah, 200 UMKM Kuliner Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan
Pertama, UMKM miskin dan rentan sebagai penerima bantuan sosial. Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.
Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Kelima, Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk KUMKM.
BACA JUGA: Teten Masduki Ngobrol Bareng Pelaku Koperasi dan UKM Bahas Omnibus Law
“Bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun selama April sampai September 2020, PPH dikenakan PPH final sebesar 0 persen. Dengan pembebasan pajak selama enam bulan ini akan ada space bagi UMKM untuk kembali menata bisnisnya,” ungkap Teten.
Menteri Teten pun menyambut baik inisiatif komunitas pengusaha, khususnya JAPNAS untuk terus berkomunikasi dan saling berbagi informasi, perhatian dan masukan dengan pemerintah.
Khususnya untuk pemetaan para pelaku usaha Kecil Menegah agar program - program Pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan efektif mempercepat pemulihan ekonomi.
Ketua Umum PP JAPNAS Bayu Priawan Djokosoetono dalam kesempatan yang sama mengatakan, kondisi dunia usaha saat ini sangat membutuhkan program-program riil dari pemerintah.
“JAPNAS dengan anggota lebih 2.000 pengusaha di Indonesia yang didominasi UMKM sangat menunggu program-program yang bisa dirasakan langsung,” ujar Bayu.
Ia juga menyampaikan, program-program pemerintah harus disosialisasikan dengan baik. “Sosialisasi ini akan menjamin kebijakan pemerintah bisa berjalan secara cepat, tepat, dan masif,” lanjutnya.(mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh