jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sekira 280 ribu PNS pusat akan dipindahkan ke ibukota baru.
Pemindahan ini akan berlangsung pada 2023-2024.
BACA JUGA: Tahun Ini Mulai Dibangun Rumah Bersubsidi untuk PNS
"Insyaallah 2023-2024 akan dipindahkan 280 ribu PNS kementerian/lembaga ke ibukota baru. Presiden bilang, bisa dilakukan bertahap, bisa juga langsung semuanya tergantung kondisi di lapangan. Itu sebabnya, saat ini persiapan pemindahan terus kami lakukan," tutur Tjahjo dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (20/1).
Dalam proses pemindahan ini, lanjutnya, pemerintah tengah berhitung. Sebab, dari 280 ribu itu ada 15-16 persen yang akan pensiun.
BACA JUGA: Menteri Tjahjo Tidak Mentolerir PNS yang Terlibat Narkoba
Sedang dipikirkan apakah akan yang akan pensiun itu diganti dengan PNS baru atau bagaimana.
Dia menegaskan, seluruh PNS pusat wajib pindah ke ibukota baru karena itu amanat undang-undang. Selain itu ada ketentuan PNS harus siap dipindahkan di mana saja.
BACA JUGA: Pesan Pak Tjahjo untuk Honorer K2 yang Lulus PPPK
"Tentunya akan ditanyakan dulu, apakah pilih pindah atau tidak. Kalau tidak pindah, ada pilihan pensiun dini. Ini yang sedang kami hitung juga," terangnya.
Menanggapi itu, Agung Widiantoro, anggota Komisi II dari Fraksi Golkar meminta pemindahan PNS ini harus hati-hati. Sebab, bisa saja banyak yang menolak karena berbagai pertimbangan.
Namun, Tjahjo menegaskan, PNS tidak perlu khawatir dengan kesejahteraannya. Pemerintah akan menyiapkan rumah bagi PNS, menyediakan sekolah hingga perguruan tinggi yang bagus.
"Di ibukota baru PNS akan hidup enak. Semua fasilitas akan disiapkan pemerintah. Lagipula kalau bertahan di Jakarta, lah semua instansi pusat pindah ke ibukota baru, dia mau kerja di mana," tandasnya. (esy/jpnn)
DPR Perjuangkan Nasib Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad