Menteri Yuddy Adopsi Smart Kampung Ala Banyuwangi untuk 57 Daerah

Sabtu, 25 Juni 2016 – 08:16 WIB
Menpan RB Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Smart Kampung di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah Banyuwangi. FOTO: ist for jpnn.com

jpnn.com - BANYUWANGI – Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi program Smart Kampung yang digagas Pemkab Banyuwangi. Program ini akan diadopsi pada 57 daerah yang telah ditunjuk Kemenpan sebagai role model standar pelayanan publik nasional.

Saat kunjungannya ke Banyuwangi, Kamis (24/6), Menpan mengaku terkejut ada Smart Kampung di Banyuwangi. "Saya awalnya membahas tentang Smart City dengan Bupati Banyuwangi (Abdullah Azwar Anas), ternyata saya malah dibawa ke Smart Kampung. Saya langsung kagum dengan program ini," kata Yuddy.

BACA JUGA: Gara-gara Istri Tak Percaya Diri, Suami Minta Cerai

Saat itu Yuddy dibawa ke Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah Banyuwangi untuk melihat secara langsung penerapan Smart Kampung di sana. 

Alumni Universitas Indonesia itu melihat langsung balai desa, perpusatakaan mini, dan ruang pelayanan publik yang terkoneksi internet.

BACA JUGA: Inilah Para Sniper Jalur Pantura

Yuddy mengatakan selama ini pihaknya ketika ke tiap daerah, selalu membahas tentang pelayanan publik yang prima, dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menuju Smart City.  "Tidak pernah sekalipun kami berbicara tentang Smart Kampung. Sehingga ketika tadi Pak Anas menceritakan program Smart Kampung, saya langsung terkejut," kata Yuddy.

Yuddy mengakui selama ini pihaknya memang belum terpikirkan membangun desa cerdas, seperti yang ada di Banyuwangi. Dengan adanya Smart Kampung, membuat pelayanan publik di desa menjadi tidak terhambat.

BACA JUGA: Uang Ojek Kurang, Warga Bentrok, Jalan Dipalang

Selama ini, pelayanan publik di desa sering terhambat karena jauhnya jarak dari desa ke kota. Apalagi seperti di kebanyakan desa-desa Jawa Timur, banyak masyarakat desa membutuhkan waktu berjam-jam ke kota hanya untuk mengurus administrasi.

"Dengan adanya Smart Kampung yang telah terkoneksi dengan fiber optik untuk internet di tiap desa, bisa memotong waktu yang lama itu. Pendata KTP nya bisa langsung terkoneksi. Pelayanan publik bisa makin cepat," kata Yuddy.

Hal ini, lanjut Yuddy, memberikan dampak apa yang terjadi di desa bisa diketahui dengan cepat oleh pemangku kepentingan yang ada di perkotaan. Sehingga persoalan-persoalan masyarakat mudah ditangani oleh aparat.

Karena itu, menurut Yuddy, Smart Kampung akan menjadi role model untuk diterapkan di 57 kabupaten/kota yang harus memiliki standart nasional pelayanan publik. Ini akan diterapkan secara bertahap di Indonesia.

“Ini suatu inspirasi dan inovasi yang layak untuk diikuti kepala daerah lain. Caranya mungkin dengan memulai satu desa di satu kecamatan sebagai percontohan. Seiring waktu akan memberikan trickle down effect, motivasi bagi desa lain untuk membangun hal serupa,” ujar Yuddy. 

“Apalagi mulai tahun ini dari dana desa, rata-rata tiap desa menerima Rp 1,2 miliar. Program ini harus bisa dicontoh,” imbuhnya.

Untuk menerapkan hal ini, Yuddy pun menambahkan bahwa kuncinya adalah pada komitmen kuat dari seorang kepala daerah. 

“Bukan sekedar tergantung pada IT dan transformasi IT, namun komitmen kuat kepala daerah untuk membangun peradaban di kampung-kampung desa, yang setara dengan pembangunan yang berlangsung perkotaan adalah kuncinya,” pungkas Yuddy.

Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa. 

Setiap desa didesain memiliki kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Ditambahkan Bupati Azwar Anas di Banyuwangi telah ada 41 desa/kelurahan yang menjadi pilot project ”Smart Kampung” dan saat ini sedang disiapkan untuk 176 desa lainnya. Smart Kampung ini juga menjadikan balai desa sebagai pusat aktifitas warga.

“Untuk menunjang hal tersebut, desa diwajibkan mengalokasikan belanja bandwidth di APBDes-nya. Layanan wi-fi gratis desa ini juga 24 jam nonstop. Di setiap desa juga disediakan perpustakan. Seperti Desa Kampunganyar ini yang perpusnya dibuka hingga larut malam, siapapun bisa mengakses setiap saat,” kata Azwar Anas. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Narkoba Masih Marak Selama Ramadan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler