jpnn.com - JAKARTA— Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember tinggal menghitung bulan. Rata-rata pegawai negeri sipil (PNS) mulai khawatir akan adanya politisasi birokrasi. Artinya, jika tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon, para PNS siap-siap ditendang dari jabatan.
Kekhawatiran PNS ini, telah terbaca Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Yuddy pun mengingatkan, para PNS tidak usah takut tak memberikan dukungan apapun kepada salah satu calon.
BACA JUGA: Tiba di KPK, Mas Gatot dan Istri Mudanya Pilih Tak Bicara
"Netral saja, saya pastikan tidak akan dimutasi atau dinonjobkan kalau tidak memberikan dukungan. Namun, kalau ada yang dinonjobkan karena tidak memberikan dukungan, lapor ke kami. Akan diproses para pejabat yang melakukan politisasi birokrasi," tegas Yuddy, Senin (3/8).
Dia menambahkan, MenPAN sudah memberikan surat edaran kepala seluruh pimpinan instansi baik pusat dan daerah terkait netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pilkada serentak.
BACA JUGA: Banyak Kiai Curiga Pemaksaan AHWA Ditunggangi Paham untuk Menggempur Aswaja
"Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan surat edaran ini, saya meminta kepada para pimpinan instansi untuk mengawasi seluruh ASN di lingkungan masing-masing dalam penyelenggaraan pillada. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran, saya minta dicatat dalam berita acara," paparnya.
Yuddy juga mengimbau masyarakat ikut memantau pelaksanaan Pilkada. Kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melihat apakah PNS menjaga netralitas atau tidak. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Waduh, Cucu Tokoh Penting Era Orba Dibekuk saat Pesta Narkoba
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Muda NU Anggap AHWA Kepalsuan
Redaktur : Tim Redaksi