JAKARTA - Dosen ilmu hukum Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja menilai, langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga negara dan dipublikasikan, sebagai pemicu gaduh baru di internal kabinet.
"Pada akhirnya ini semakin mempersulit komunikasi kabinet ini," kata Rahmat Bagja, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (71).
Padahal lanjut dia, substansi dari keberadaan kementerian dan lembaga negara adalah untuk pelayanan publik. "Kalau itu domainnya, tugaskan saja Ombudsman seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Belanda. Dengan begitu, Kemenpan RB sendiri, juga harus dievaluasi," ujarnya.
Tapi karena yang mengevaluasi adalah kementerian, lanjutnya, maka yang terjadi adalah saling serang di antara pembantu Presiden Jokowi. Dikatakan, saling serang antarmenteri juga terjadi di era Presiden SBY. Hanya saja kata Rahmat, eskalasinya tidak sevulgar saat ini.
"Tapi di era Presiden Jokowi, sudah terang-terangan banget aksi saling serang di antara pembantu Presiden. Ibaratnya, ini sudah jeruk makan jeruk," tegas dia.
Padahal lanjutnya, dimana pun negara di dunia, institusi yang paling berhak memberikan penilaian terhadap kinerja para menteri adalah presiden. Presiden Jokowi tak bisa lepas tangan dari soal ini.
"Karena itu, jadi aneh saja kalau presiden, wakil presiden serta Menko Polhukam bilang para menteri jangan bikin gaduh. Di sisi lain, boro-boro menertibkan, Menpan RB disengaja atau tidak malah bikin gaduh di awal tahun 2016," pungkas Rahmat Bagja.(fas/jpnn)
BACA JUGA: SERU! Nikita Mirzani Akan Dipertemukan dengan Muncikari di Hotel
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hooo, Ternyata Pejabat Pribumi Sudah Korup Sejak Zaman Belanda, Ini Buktinya...
Redaktur : Tim Redaksi