jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Hanura di DPR, Miryam S Haryani mengatakan, wacana menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bukan solusi menyikapi sepuluh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Mantan Anggota Pansus RUU Pilkada itu menilai, temuan BPK sejatinya tidak perlu dijadikan polemik. Hal itu seharusnya segera diperbaiki oleh pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak.
BACA JUGA: PKS Minta Pemerintah-KPU Jangan Anggap Remeh Temuan BPK
"Penundaan bukanlah solusi, tapi justru akan menambah masalah baru karena banyak daerah yang akan terjadi kekosongan kekuasaan. Hal ini bisa berdampak terhadap banyak hal termasuk stabilitas nasional," kata Miryam melalui siaran persnya, Rabu (15/7).
Apalagi, hasil audit BPK tersebut sejak awal disepakati tidak akan menunda jadwal pelaksanaan pilkada serentak. Artinya, berbagai pihak tidak perlu lagi mendesak-desak supaya pilkada serentak diundur.
BACA JUGA: Pernah Jadi Gubernur Tapi Mau Nyalon di Pemilihan Bupati/Wali Kota? Itu Dilarang UU!
Ketua Umum Srikandi Hanura itu juga meminta KPU fokus terhadap pelaksanaan pilkada serentak dalam setiap tahapannya. "Apabila KPU tidak fokus dan terlalu sibuk menanggapi polemik yang ada maka justru disinilah kesuksesan pilkada serentak patut untuk diragukan," ujar Miryam. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Kombinasikan Duet Relijius-Nasionalis di Pilkada Karawang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Survei IDM, Masyarakat Kalteng Lebih Memilih Ujang Iskandar Dibanding Incumbent
Redaktur : Tim Redaksi