jpnn.com, MINAHASA TENGGARA - Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra), Sulut, mengusulkan 425 formasi CPNS dalam seleksi CPNS 2018. Pasalnya, anggaran belanja pegawai hanya menyerap 32,3 persen dari APBD.
“Total untuk belanja pegawai tahun ini Rp 238,5 miliar. Hanya menyerap 32,3 persen dari total APBD Mitra yang mencapai Rp 738 miliar. Itu sudah termasuk gaji PNS, TKD, dan gaji DPRD,” sebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Mitra melalui Kabid Anggaran Yoldi Winerungan.
BACA JUGA: Minta Formasi CPNS Meski Belanja Pegawai 60 Persen
Di Minahasa Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Ferdinand Tiwa mengatakan, pihaknya mengusulkan 302 dari 350 rencana awal formasi CPNS ke pusat. Dia menyebut, usulan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan petunjuk teknis KemenPAN-RB.
“Pencabutan moratorium ASN belum berlaku di semua sektor. Petunjuk KemenPAN-RB, usulan hanya untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan teknis. Sedangkan yang lain belum. Kita mengusulkan 302 kursi, tergantung pusat berapa yang disetujui," terangnya.
BACA JUGA: Asman Abnur Sebut Dua Syarat Usulan Formasi CPNS
Sedangkan untuk Minahasa Utara, kata Kepala BKPP Styvi Watupongoh, sudah mengajukan permintaan CPNS sebanyak 2.900. “Kami sudah mengirim permintaan CPNS dengan formasi penerimaan di pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis," katanya.
Di Bitung juga, sesuai hasil analisis BKPP masih membutuhkan tambahan PNS. Dari kajian diketahui sekira 2.155 PNS masih diperlukan. Hasil analisis ini sudah diserahkan ke KemenPAN-RB.
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Seleksi CPNS 2018 dari Asman Abnur
Menurut Kaban BKPP Franky Lady melalui Kabid Diklat Mutasi dan Pengembangan Aparatur Richard Wowiling, ditemui angka sekira 2.000 PNS yang masih dibutuhkan. “Pun usulan kebutuhan pegawai Pemkot Bitung ini sudah dimasukkan ke KemenPAN-RB,” katanya.
Sedangkan Pemkot Tomohon masih pesimis dengan rekrutmen CPNS tahun ini. Kepala BKPP Tomohon Daniel Pontonuwu mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut namun sudah melakukan pengusulan. “Tapi kewenangan pengangkatan CPNS murni keputusan pusat,” ucap Pontonuwu.
Di Sangihe juga bisa merekrut. Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Pemkab Sangihe Abednejo Hapendatu, belanja pegawai setiap tahun biasanya mencapai 54 persen dari APBD. Namun 2017 lalu turun menjadi 41 persen dan 2018 kembali turun menjadi 35 persen.
Kepala BKDD Sangihe Ratna Lombongadil mengatakan, sangat baik belanja pegawai Sangihe menurun. Lanjutnya, Sangihe mengusulkan sebanyak 1.270 CPNS. “Jadi dengan belanja pegawai 35,3 persen kita telah memenuhi syarat dalam penerimaan CPNS," jelasnya.
Di Sitaro juga peluang rekrutmen terbuka lebar. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Samuel Raule, saat ini belanja pegawai Sitaro di angka Rp 210 miliar atau 32,95 persen. “Sedangkan APBD secara keseluruhan yakni Rp 692 miliar," jelasnya.
Kepala BKPSDM Sitaro Dolly Polimpung mengungkapkan, memang peluang penerimaan CPNS 2018 sangat besar. "Belanja pegawai kita yang hanya 32,95 persen semakin membuka peluang penerimaan CPNS," terangnya.
Lanjutnya, kali ini pihaknya akan memprioritaskan tenaga pengajar dan kesehatan. Hal ini demi menunjang pelayanan kesehatan serta peningkatan SDM Sitaro. “Selain itu, pegawai teknis juga sangat dibutuhkan, dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pada intinya, kita fokus kepada tenaga yang dapat menungjang program kerja pemerintah," tutup Polimoung. (gra/MP)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi UU ASN Gol, Pengangkatan CPNS Bisa Tanpa Seleksi
Redaktur & Reporter : Soetomo