jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono tidak sependapat bila arahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas tentang Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian dan Lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/7), dimaknai sebagai bentuk kemarahan.
Saat itu, Jokowi mengutarakan langsung arahannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan sejumlah menteri serta kepala lembaga negara lainnya supaya cepat membelanjakan anggaran masing-masing.
BACA JUGA: Jokowi juga Kesal kepada Prabowo, Jenderal Idham Azis, Nadiem
"Saya rasa sih enggak marah ya Kang Mas Joko Widodo sama Mas Bowo. Hanya Kang Mas mengingatkan agar belanja negara lebih diutamakan untuk belanja di dalam negeri," ucap Arief kepada jpnn.com, Jumat (10/7).
Tujuan dari arahan presiden itu menurutnya jelas agar anggaran ratusan triliun di sejumlah kementerian itu duitnya berputar di dalam negeri.
BACA JUGA: Kekesalan Presiden Jokowi Kepada Prabowo Sirna, Lihat, Mereka Begitu Mesra
Selain itu, dengan membelanjakan anggaran tersebut di dalam negeri, perusahaan nasional juga bisa menyerap lapangan kerja baru serta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Misalnya anggaran beli senjata dan alutsista baik di Kemenhan dan Polri yang memang sebaiknya dibelanjakan ke dalam negeri saja. Seperti di Pindad, PAL , IPTN atau swasta yang punya pabrik di Indonesia. Itu jauh lebih bagus," jelasnya.
BACA JUGA: Bagi yang Belum Tahu Modus Maria Pauline Bobol BNI Rp 1,7 Triliun, Silakan Baca
Dalam rapat itu Presiden Jokowi meminta 6 kementerian dan lembaga dengan anggaran besar secepatnya membelanjakan uangnya.
Seperti di Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kemenhub Rp 32,7 triliun.
"Saya rasa Mas Bowo ngerti banget dengan arahan Kang Mas Joko Widodo untuk lebih baik belanja di dalam negeri. Apalagi Mas Bowo itu sangat suka made in Indonesia dari dulu untuk perlengkapan militer," tandas ketum FSP BUMN Bersatu ini.
Jokowi saat rapat itu meminta para menteri dan kepala lembaga negara lainnya memiliki rasa krisis yang sama mengenai dampak ekonomi saat ini.
Apalagi negara harus berkejaran dengan waktu dalam mengatasi dampak pandemic COVID-19.
Oleh karena itu, Presiden ketujuh RI tersebut meminta para menteri untuk menyetop belanja anggaran ke luar negeri.
Dia minta Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan belanja di PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL.
"Yang bayar di sini, ya, yang cash, cash, cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Kepolisian juga sama. Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu. Beli belanja yang produk-produk kita agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan kita," tegasnya.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam