jpnn.com, BATANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tenaga honorer, khususnya guru, tidak mungkin dihapuskan. Ini karena jumlah PNS masih kurang.
"Selama pemerintah belum bisa menjamin memenuhi kebutuhan pegawai maka tenaga kontrak masih diperlukan. Tinggal formatnya, bisa melalui formula PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun harian lepas atau pun konsep honorer," kata Gubernur Ganjar di Batang, Kamis (23/1).
BACA JUGA: Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Digelar Maret 2020
Dikatakan Ganjar, saat ini jumlah guru yang ada masih kurang sehingga tidak memungkinkan jika tenaga honorer dihapus seluruhnya.
"Oleh karena, komprominya adalah membuat honorer. Namun menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yang bagus adalah jika daerah mengangkat honorer maka (pemda) harus siap membiayai dan tidak dibebankan pada Pemerintah Pusat," katanya.
BACA JUGA: Honorer K2 Tenaga Teknis Minta Diakomodir dalam Tes PPPK
"Itulah kekuatan otonomi daerah dan menurut saya itulah cara kompromi Menpas RB memberi izin situasi yang sangat bagus," katanya menegaskan.
Politikus PDIP ini mengatakan jika negara belum bisa memenuhi kekurangan pegawai maka tidak mungkin honorer dihapus.
BACA JUGA: Selamat Pagi Honorer K2, Jangan Galau Ya, Tetap Semangat
"Sebenarnya ada formula PPPK, itu bisa memenuhi kebutuhan pegawai. Namun untuk kerja-kerja yang sifatnya terbatas, maka dikontrakkan saja untuk menghindari rekrutmen honorer. Jadi ada terminasi waktu untuk memenuhi kekurangan pegawai yang terjadi saat ini," katanya.
Penghapusan tenaga honorer, lanjutnya, justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi yang saat ini justru kekurangan tenaga.
"Saat ini saja banyak instansi yang kekurangan pegawai sehingga tenaga honorer tidak memungkinkan jika dihapus. Untuk guru saja saat ini kurang sehingga jika dipangkas maka bisa tidak ada guru, terus yang mau ngajar siapa?" katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo