jpnn.com - MEDAN – Rencana Munas Luarbiasa (Munaslub) masih menjadi polemik di internal Partai Golkar.
Ketua DPD Golkar Sumut versi Munas Ancol, Rajamin Sirait mengatakan, jika pelaksanaan munaslub tanpa melibatkan kepengurusan daerah kubu Agung Laksono, maka akan menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Filipina Akui Indonesia Tegas Berantas Illegal Fishing
Alasannya, pelaksanaan munaslub bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Bukan hanya itu, marwah Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang juga didapuk sebagai Ketua Tim Transisi juga akan hilang.
Golkar versi Munas Ancol, kata dia, tetap berpegang kepada ucapan dan perkataan yang disampaikan Jusuf Kalla selaku Ketua Tim Transisi, Mantan Ketua Umum serta sesepuh Partai Golkar.
BACA JUGA: Bahas Blok Masela, Jokowi Akan Undang Investor Belanda dan Jepang
“Kalau mau berdamai, pelaksanaan munaslub harus menggandeng semua pihak. Kalau sepihak saja yang diakomodir, artinya persoalan itu tidak akan selesai bahkan menjadi semakin rumit,“ ujar Rajamin saat ditemui, Senin (1/2).
Disebutkannya, mempersatukan partai Golkar yang sedang mengalami perpecahan merupakan inisiatif dari Pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Presiden Jokowi yang memanggil Agung Laksono serta Abu Rizal Bakri ke Istana Negara dalam waktu yang berbeda.
BACA JUGA: Jokowi Akan Berkunjung ke Amerika lagi
“Untuk apa dipanggil kedua belah pihak, kalau munaslub hanya mengakomodir kader Golkar versi munas Bali. Kita juga tidak mau berandai-andai, lihat saja perkembangan nanti seperti apa. Apalagi Pak Agung sudah memberitahukan bahwa akan ada rapat pembentukan panitia munaslub di Jakarta 5 Februari 2016,“ jelasnya.
Sementara itu, Pentolan Partai Golkar di Sumut, Yasir Ridho memandang persoalan perpecahan atau dualisme kepengurusan sudah hampir berakhir. Menurutnya, keputusan Menkumham yang memperpanjang SK Kepengurusan Munas Riau sangatlah bijaksana.(dik/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yang Gabung ISIS, Paspor Dicabut
Redaktur : Tim Redaksi