jpnn.com - JPNN.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terus mendorong daerah menggunakan sistem digital dalam perencanaan pengelolaan anggaran, belanja barang dan jasa, serta selalu transparan dalam pengelolaan anggaran.
Langkah ini penting untuk menutup celah-celah korupsi sehingga kasus tangkap tangan Bupati Klaten, Jawa Tengah Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/12), tidak lagi menimpa para kepala daerah lain.
BACA JUGA: Yusak Yaluwo, Bupati yang Menang Pilkada saat Dipenjara
"Kami terus mendorong daerah dan pusat menggunakan e-planning, e-catalog terkait belanja barang dan jasa. Kemudian ada transparansi. Kalau, dilaksanakan harusnya tidak ada lagi pejabat yang terkena masalah hukum, apalagi OTT (operasi tangkap tangan, red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (30/12).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, kalau proses perencanaan anggaran, belanja barang-jasa dan khususnya penempatan jabatan apapun dilakukan terbuka, transparan dan tidak ada model pungutan, maka peluang tindak korupsi dapat terus ditekan.
Selain itu, upaya mengingatkan para pejabat kata mantan anggota DPR ini, juga terus menerus dilakukan. Baik itu mengingatkan pentingnya melaksanakan tugas dengan transparan, tidak memanfaatkan kekuasaan yang ada, maupun hal-hal lain. Namun tetap saja masih ada oknum nakal.
"Upaya menurut saya sudah maksimal. Jadi semua akhirnya tergantung pada mentalitas masing-masing kita. Mampu atau tidak menahan ambisi, memanfaatkan kekuasaan," pungkas Tjahjo.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang