jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mulai intensif mengundang para ketua umum partai politik jelang pelantikannya untuk periode kedua dan pengumuman kabinet.
Setelah Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (10/10), Jokowi mengundang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10).
BACA JUGA: Kalau Jokowi dan Prabowo Sudah Begini, Hampir Pasti Gerindra Dapat Jatah Menteri
Lantas apa makna pertemuan Jokowi dengan para tokoh di momen-momen seperti ini?
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengatakan bahwa sudah pasti pertemuan para elite politik sekaligus tokoh yang mempunyai pengaruh secara nasional, memiliki makna politik.
BACA JUGA: Analisis Tedjo Eks Menko Polhukam soal Wiranto Ditusuk
"Tidak ada pertemuan tanpa bermakna politik. Pertemuan itu tentu sangat kontekstual," katanya menjawab JPNN.com, Jumat (11/10).
Nah, Emrus melihat saat ini ada dua konteks yang muncul dan bisa jadi bahan perbincangan Jokowi dan elite partai. Pertama, konteks keamanan. Sebab, ujar Emrus, belakangan ini terlihat ada gangguan di sana sini, meskipun tetap harus diperhatikan dengan baik.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu SBY Lagi, Komposisi Kabinet 2019-2024 Bakal Direvisi
Kedua, lanjut Emrus, tidak lama lagi bahwa akan ada pelantikan presiden dan pengumuman kabinet. "Jadi, saya menduga pembicaraan itu tidak lepas dari dua point tadi," ungkap Emrus.
Direktur eksekutif lembaga EmrusCorner itu menilai semakin terbuka lebar peluang Partai Gerindra dan Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahan Jokowi. "Berkoalisi tidak selamanya harus menjadi menteri. Jadi, bisa ada di dalam kabinet menjadi menteri, bisa juga tidak," katanya.
Sebab, lanjut Emrus, koalisi itu bisa saja dalam bentuk kerja sama keputusan pemerintah atau jabatan lain setingkat menteri. "Jadi, jangan dianggap kalau tidak ada di kabinet lalu tidak koalisi. Karena koalisi itu akan mereka bangun di belakang layar," paparnya.
Yang jelas, Emrus menegaskan, pertemuan ini mengarah kepada terbuka lebarnya pintu koalisi pemerintah dengan Gerindra. Saya berhipotesa sebagaimana wacana publik juga bahwa jabatan menteri bisa juga dipercayakan kepada kader Gerindra," ujar Emrus.
"Bisa saja kalau yang di-sounding soal ketahanan pangan berarti itu menteri pertanian, dan juga dibicarakan menteri ESDM," tambahnya.
Menurut Emrus, meskipun dinamikanya sangat tinggi dialektika sesama mereka intensif sekali, bisa saja akan ada titik temu karena politik itu adalah seni berkompromi.
Pun demikian dengan Partai Demokrat. Emrus menegaskan, bisa saja Wakil Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diusulkan jadi menteri.
"Menurut hemat saya, kalau AHY jadi menteri maka dalam tanda petik akan menjadi karpet merah bagi AHY untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres 2024," jelas Emrus.
"Nah, biarlah yang maju dalam kompetisi capres dan cawapres 2024 nanti adalah tokoh-tokoh muda berusia di bawah Jokowi, seperti AHY, Puan Maharani, Anies Baswedan, dan lain-lain," pungkasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy