Mepet, Tak Mungkin Revisi UU Pemilu

Selasa, 11 Juni 2013 – 23:41 WIB
JAKARTA – Mahalnya biaya politik disebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi korupsi yang dilakukan sejumlah anggota parlemen dan kepala daerah. Karena itu dinilai perlu ada perbaikan materi Undang-Undang Pemilu.

Namun mengubah UU tersebut menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution, tentu tidak mudah. Apalagi di masa-masa menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, tentu sangat tidak memungkinkan dilakukan.

“Makanya saya kira hal ini menjadi tanggung jawab calon anggota legislatif yang nantinya terpilih. Karena UU yang ada memang perlu kita benahi agar pemilu dengan biaya tinggi berubah menjadi pemilu yang murah," ujar Noviantika di Jakarta, Selasa (11/06).

Menurutnya, caleg tidak cukup hanya berjanji. Karena terbukti para caleg yang maju dalam Pemilu 2009 lalu, juga telah berjanji untuk tidak korupsi. Namun kenyataannya justru korupsi yang dilakukan semakin masif.

“Kembali lagi, itu salah satunya disebabkan tingginya biaya politik. Makanya saya kira butuh komitmen dan pendidikan politik dan hal ini harus menjadi kunci dalam mengubah maindset masyarakat," jelasnya.

Di sisi lain, para caleg menurut Noviantika, pada saat kampanye nantinya juga diharapkan tidak mengumbar janji-janji muluk. Karena ketika itu tidak tercapai, justru akan memperburuk sikap apatisme pemilih. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 9 Bacaleg PAN di Dapil Sumbar 1 Gagal Ikut Pemilu

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler