"Angkutan umum itu pelayanan publik, bukan bisnis. Kalau bisnis pasti banyak angkutan baru. Faktanya selama 30 tahun tidak ada peremajaan," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/10).
Jokowi menegaskan, niatnya meremajakan angkutan umum merupakan bagian dari pelayanan publik. Sesuai permintaan dewan, ia berjanji menjelaskan hal ini langsung kepada DPRD.
Lebih lanjut, Jokowi juga membantah pernyataan DPRD yang menyebut program hibahnya tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengatur tentang hal ini.
Sebelumnya diberitakan, mayoritas anggota dewan menolak rencana Jokowi untuk memberikan angkutan cuma-cuma kepada pihak swasta. Alasannya, bisnis angkutan umum merupakan ranah swasta yang tidak akan memberi sumbangan apa-apa terhadap keuangan daerah.
"Persepsi yang muncul di anggota Badan Anggaran DPRD menolak kebijakan hibah angkutan umum. Pandangan dewan, angkutan umum itu bagian dari profit oriented," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Wanda Hamidah. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingin Pembangunan Terintegrasi
Redaktur : Tim Redaksi