jpnn.com - JAKARTA - Meski hampir dipastikan keluar sebagai pemenang pemilu legislatif (pileg), PDI Perjuangan tetap mempermasalahkan hasil perhitungan suara hasil coblosan pada 9 April lalu. Penyebabnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merasa dirugikan dalam proses perhitungan manual yang dilakukan KPU.
Wakil Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mencurigai adanya penggelembungan suara di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, modus penggelembungannya dengan memanfaatkan daftar pemilih tetap (DPT) tambahan.
BACA JUGA: Berikut Nama Anggota DPR dari Dapil Kaltim-Kaltara
"Kami melihat ada hal sistematis dengan mengunakan instrumen DPT tambahan, DPT khusus dan DPT tambahan khusus, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan surat suara sisa," kata Hasto dalam konferensi pers di posko pemenangan JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).
Hasto mengungkapkan, praktik semacam itu antara lain terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Di salah satu dapil di Sumsel, tim PDIP menemukan penggelembungan 38 ribu suara. Sementara di Sumut, ada 62 ribu suara hasil penggelembungan.
BACA JUGA: Inilah Senator 2014-2019 dari Kaltim-Kaltara
Dugaan penggelembungan suara itu didasari angka partisipasi nasional yang meningkat hingga 72 persen. Padahal jika dilihat berdasarkan DPT, tingkat partisipasi justru menurun. Ini menunjukan pemilih yang menggunakan DPT tambahan jumlahnya sangat besar.
Akibat kecurangan tersebut, lanjut Hasto, PDIP berpotensi kehilangan enam kursi DPR RI. "Seharusnya kami dapat 118 kursi tenyata perkiraan (berdasarkan hasil perhitungan KPU) bisa 112 kursi," tutur pria berkacamata itu.
BACA JUGA: Tiga Ketua DPC Partai Demokrat Dipecat
Hasto menambahkan, perolehan kursi bukan cuma menentukan peta kekuatan di parlemen tapi juga nasib bangsa selama lima tahun ke depan. Karenanya, PDIP sangat menyesalkan ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam mencegah kecurangan.
"Di tengah kompetisi antar partai dan antar caleg berlangsung sangat ketat dan situasi yang sangat liberal politik uang menjadi sangat efektif. Tapi penyelenggara pemilu ternyata tak bisa jadi wasit yang baik," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingatkan SBY Tentukan Koalisi Bukan Hasil Survei
Redaktur : Tim Redaksi