jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat Asep Warlan Yusuf, menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghandalkan hasil survei dalam membangun koalisi.
Pengalaman SBY selama 10 tahun memimpin bangsa ini kata Asep, jauh lebih objektif dijadikan referensi ketimbang menggunakan hasil survei dalam menetapkan koalisi.
BACA JUGA: Pengamat: Parpol Dibajak Hasil Survei
"Membangun koalisi dasarnya harus kebutuhan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama. Koalisi tidak akan pernah solid jika hasil survei yang dijadikan acuan. Koalisi berdasar survei orientasinya pasti untuk kumpul-kumpul membagi dan menikmati kekuasaan," kata Asep, Selasa (29/4).
Indonesia lanjutnya tidak butuh koalisi kuat berdasarkan survei. Kuat atau lemahnya koalisi sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas koalisi.
BACA JUGA: JK Jangan Berambisi jadi Cawapres
"Soal komitmen dan integritas koalisi, SBY punya jam terbang tersendiri," tegasnya.
Sementara lembaga survei, lanjutnya, hanya menyandingkan angka-angka survei lalu membangun opini bahwa sandingan angka yang dia susun itu yang terbaik.
"Bagaimana dinamika sebuah koalisi, SBY pasti lebih tahu dibanding semua lembaga survei," ujar Asep.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Inilah Caleg dengan Suara Tertinggi di Dapil Jateng 9
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Anggap Romi Takut Lawan Suryadharma Ali
Redaktur : Tim Redaksi