jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari hulu hingga hilir.
Dari hulu, lanjut Hasto, penguasa menggunakan berbagai instrumen hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memuluskan jalan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA: PDIP Anggap Kecurangan Pemilu Terjadi dari Hulu ke Hilir, Sikap Ganjar-Mahfud Bulat ke MK
"Dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa, ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman sehingga keputusannya di hulu dari sembilan hakim MK, ada empat yang kemudian memberikan dissenting opinion," kata Hasto dalam konferensi pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
Dari lima yang tersisa, lanjut Hasto, ada dua yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun, tetapi harus gubernur.
BACA JUGA: Said Abdullah: Alhamdulillah, PDIP Tetap Jadi Pemenang, Berhasil Hattrick
"Ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum mana pun itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu," tambah dia.
Selain itu, Hasto juga menyoroti keterlibatan Polri di Pilpres 2024 ini.
BACA JUGA: Soal Hak Angket, NasDem Serahkan ke PDIP, Surya Paloh: Kami Lihat-Lihat Dahulu
"Dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral terutama adalah Kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi-intimidasi yang men-downgrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi, ini persoalan yang sangat serius," kata Hasto.
Di hilir, kata Hasto, terjadi money politic, intimidasi yang berlanjut, bahkan saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, Hasto menyatakan sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud mengadakan pertemuan hari ini.
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar-Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga berbagai proses politik serta pergerakan partai-partai pendukung Ganjar-Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk bergerak," ujar Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan itu menegaskan tahapan pilpres belum selesai, karena pihaknya akan menggunakan hak konstitusional dengan sebaik-baiknya.
PDIP, lanjut Hasto, juga menyampaikan sikap solidaritas terhadap teman-teman seperjuangan dari PPP, Perindo, dan Hanura. Hasto menegaskan begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung partai politik, di mana semua dikecil-kecilkan.
"Termasuk PDI Perjuangan sendiri, itu disampaikan oleh Saudara Andi Widjajanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, jauh sebelum kampanye pemilu presiden dijalankan. Bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power presiden. Tetapi juga PDI pun akan diturunkan kursinya," jelas dia.
Peristiwa tersebut juga dialami oleh PPP. Hasto melihat ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik. Di mana suara dari PPP, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti yang disahkan oleh KPU RI semalam.
"Itu adalah bagian dari konsistensi untuk mendukung pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki rekam jejak untuk membawa kemajuan Indonesia Raya kita," tegas Hasto. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deddy: PDIP Hubungan Baik dengan Semua, Kecuali JokowiÂ
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi