jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Komaruddin merasa aneh dengan sikap dua pimpinan Bawaslu, Abhan dan Mochammad Afifuddin.
Pasalnya, ada cukup banyak parpol diduga menayangkan iklan di media, tapi hanya PSI yang kasusnya ditindaklanjuti.
BACA JUGA: PSI Perkarakan Dua Komisioner Bawaslu ke DKPP
Anehnya lagi, Bawaslu sampai meminta Bareskrim Polri menetapkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen Chandra Wiguna sebagai tersangka dalam waktu 14 hari.
"Ini disebut temuan Bawaslu (dugaan pelanggaran kampanye PSI). Tapi kenapa banyak partai lain melakukan hal yang sama, namun anggota Bawaslu tidak melakukan hal yang sama," ujar Komaruddin di Jakarta, Rabu (23/5).
BACA JUGA: Grace Natalie: PSI Siap Melawan Ketidakadilan Bawaslu
Menurut Komaruddin, keanehan inilah yang kemudian membawa partainya mengadukan Abhan dan Afifuddin ke DKPP.
"Kami melaporkan keduanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," ucapnya.
BACA JUGA: Tangkisan Ketum PSI untuk Laporan Bawaslu di Bareskrim Polri
Komaruddin berharap DKPP segera menindaklanjuti pengaduan mereka. Jangan sampai sikap penyelenggara yang tidak profesional membuat penyelenggaraan pemilu serentak 2019 tercederai.
Bawaslu diketahui sebelumnya menyebut telah terjadi dugaan pelanggaran kampanye oleh PSI. Bawaslu bahkan telah meminta Bareskrim menetapkan Raja Juli dan Chandra ke Bareskrim sebagai tersangka.
Kasus itu bermula setelah sebelumnya PSI memasang iklan di sebuah media massa. Iklan berisi materi survei nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden dan meminta pembaca memberikan kritikan terhadap nama-nama yang dimuat.
Komaruddin menyebut iklan itu bagian dari program strategis PSI mencerdaskan masyarakat. Namun rupanya iklan berujung kasus hukum karena muat logo dan nomor PSI sebagai peserta Pemilu 2019. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSI Siap Laporkan Bawaslu ke DKPP
Redaktur & Reporter : Ken Girsang