jpnn.com - JAKARTA - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengeluarkan pernyataan, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI pada Kamis (26/3) malam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Mereka menegaskan, keluar tidaknya rekomendasi izin bagi klub Indonesia Super League (ISL) yang belum memenuhi persyaratan verifikasi, diumumkan 28 Maret.
BACA JUGA: Tebar Ancaman, Djokovic Ngaku Sedang On Fire
"Ini nanti akan jadi masukan. Tapi keputusan tetap bergantung pada pengumuman 28 Maret," tegas ketua BOPI Noor Aman dalam rilis, Jumat (27/3) dinihari.
Karena itu, mereka menolak jika disebut memberikan toleransi kepada klub-klub ISL. Meski demikian, salah satu poin hasil rapat itu, ternyata BOPI dikerjain, karena harus tanda tangan memberikan toleransi kepada enam klub yang belum layak berkompetisi.
BACA JUGA: Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Kondisi serupa (menolak putusan setelah menyepakati) pernah terjadi saat RDPU pada Februari lalu. Dimana, BOPI dipaksa untuk menerima kick off ISL 4 April. Tapi, saat selesai pengumuman kesepakatan tiba-tiba BOPI mengeluarkan rilis pernyataan sanggahan. (dkk/jpnn)
Berikut Pernyataan BOPI terkait hasil rapat dengan Komisi X DPR RI
BACA JUGA: Howard Kembali Tampil, Rockets Libas Tuan Rumah
Menyikapi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi X DPR-RI dengan BOPI, PSSI, dan PT Liga Indonesia hari ini, BOPI menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam RDPU hari ini BOPI mendengar dan mencatat semua masukan dari semua anggota Komisi X, PSSI, maupun PT Liga Indonesia.
2. Bahwa RDPU adalah rapat yang dilakukan DPR dengan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan. Dan, perlu ditekankan di sini bahwa rapat kali ini terselenggara bukan atas permintaan maupun inisiatif BOPI.
3. Bahwa benar dalam RDPU hari ini dibuat catatan yang antara lain menekankan bahwa kick-off ISL 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2015 yang diikuti 18 klub dengan sejumlah catatan. Namun, bagi BOPI, catatan tersebut tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai masukan. Keputusan mengenai rekomendasi BOPI tetap akan dibuat mengikuti prosedur dan standar yang berlaku di BOPI.
4. Bahwa benar dalam RDPU tersebut Ketua Umum BOPI Mayjen (Purn) Noor Aman membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh 6 (enam) klub yang belum memenuhi persyaratan terkait masalah perpajakan, namun dalam kapasitas hanya sebagai saksi. Dan Surat Pernyataan itu, sekali lagi, tidak bersifat mengikat dan hanya menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan pembuatan rekomendasi BOPI.
Jakarta, 26 Maret 2015
Ketua Umum BOPI
Mayjen (Purn) Noor Aman
BACA ARTIKEL LAINNYA... AFC Tak Persoalkan Kontur Rumput GBK Pasca-Konser One Direction
Redaktur : Tim Redaksi