jpnn.com - JAKARTA - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bertanggung jawab atas berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Karena itulah dia merasa perlu berkontribusi membantu penerusnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mencari solusi.
Demikian analisa Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengenai enam saran terkait ekonomi yang disampaikan SBY beberapa hari lalu. Menurutnya, ketua umum Partai Demokrat itu sadar bahwa keterpurukan ekonomi yang terjadi sekarang sedikit banyak merupakan sumbangsih pemerintahannya juga.
BACA JUGA: MenPAN-RB Diagnosa Empat LNS Bentukan PP
"Itu menunjukan bahwa Pak SBY masih merasa bertanggung jawab atas kondisi saat ini. Kalau pondasi ekonomi kuat tentu kita tidak dengan mudah masuk dalam krisis," kata Nico kepada wartawan di kawasan Menteng, Sabtu (29/8).
Dia juga menilai tidak ada yang baru dari saran-saran SBY tersebut. Contohnya mengenai pemberian bantuan langsung tunai kepada warga yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintahan Jokowi dalam bentuk program tiga kartu sakti.
BACA JUGA: Pekan Depan, Pak RJ Lino Digarap Bareskrim
Lebih lanjut, Nico juga mengharapkan SBY tidak sekadar memberi saran saja kepada Jokowi. Jika ingin memberi kontribusi nyata, SBY juga harus memberi arahan kepada kader-kader Demokrat di legislatif untuk mendukung pemerintah.
"Jangan sampai ketika ada keputusan penting di DPR nanti kita malah dengar Demokrat abstain atau bahkan bertentangan dengan pemerintah," pungkasnya.
BACA JUGA: Capim KPK Ternyata Tersangka Kasus Korupsi, Ini Penjelasan Bareskrim
Untuk diketahui, saran SBY untuk perbaikan ekonomi yang pertama adalah menjaga pertumbuhan agar tidak anjlok di bawah empat persen. Kedua, SBY meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Saran ketiga SBY adalah memberi insentif kepada pelaku usaha demi meringankan beban swasta dan meminimalisir PHK. Keempat, pemerintah diharapkan membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus Rp 15.000 per dollar AS.
Lalu saran kelima, SBY meminta pemerintah dengan cermat menggunakan ruang fiskal. Yang terakhir, pemerintah dihimbau untuk menjaga kepercayaan publik dengan memberi penjelasan mengenai masalah yang dihadapi dan solusi yang akan diambil. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KMP Sudah Bagus, KIH Terlalu Recoki Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi