JAKARTA - Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat (PD), M Rahmat mengklaim Kongres Luar Biasa (KLB) akan menjadi milik loyalis Anas Urbaningrum jika Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghendaki pergantiaan ketua umum PD melalui KLB.
Dia menuturkan, KLB memang dihadiri seluruh komponen internal PD, tapi tidak semuanya yang punya hak pilih.
"Yang punya hak pilih itu hanya 5 Dewan Pembina, 3 unsur DPP, 2 DPD, dan 1 DPC. Nah, DPC kekuatannya Mas anas," kata M Rahmat dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3).
Karena itu, M Rahmat juga memprediksi, jika KLB jadi dilakukan, maka peta politik di KLB akan rawan terjadi kericuhan. Karena pasti akan banyak pihak tidak menginginkan suara-suara loyalis Anas menentukan Ketum PD ke depan.
"Tahun 2012 sudah terjadi penggantian DPD dan DPC yang semuanya dipimpin Ketumnya Mas Anas. Di sinilah letak peta poilitiknya, DPD dan DPC yang punya suara, gelombangnya sama dengan Mas Anas," tambahnya.
Diketahui untuk mencari pengganti Anas menduduki kursi Ketua Umum (Ketum) PD, jalan satu-satunya hanya KLB, sebagaimana diatur dalam AD/ART PD. Sehingga Majelis Tinggi PD tidak bisa melakukan penunjukkan langsung. (Fat/jpnn)
Dia menuturkan, KLB memang dihadiri seluruh komponen internal PD, tapi tidak semuanya yang punya hak pilih.
"Yang punya hak pilih itu hanya 5 Dewan Pembina, 3 unsur DPP, 2 DPD, dan 1 DPC. Nah, DPC kekuatannya Mas anas," kata M Rahmat dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3).
Karena itu, M Rahmat juga memprediksi, jika KLB jadi dilakukan, maka peta politik di KLB akan rawan terjadi kericuhan. Karena pasti akan banyak pihak tidak menginginkan suara-suara loyalis Anas menentukan Ketum PD ke depan.
"Tahun 2012 sudah terjadi penggantian DPD dan DPC yang semuanya dipimpin Ketumnya Mas Anas. Di sinilah letak peta poilitiknya, DPD dan DPC yang punya suara, gelombangnya sama dengan Mas Anas," tambahnya.
Diketahui untuk mencari pengganti Anas menduduki kursi Ketua Umum (Ketum) PD, jalan satu-satunya hanya KLB, sebagaimana diatur dalam AD/ART PD. Sehingga Majelis Tinggi PD tidak bisa melakukan penunjukkan langsung. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Kumpulkan DPD Demokrat Lagi
Redaktur : Tim Redaksi