jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Rumah Sandiuno Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap merespons perkembangan situasi kondisi yang makin menghangat terkait Pilpres 2024 yang menampilkan beberapa nama kandidat, salah satunya Menparekraf Sandiaga Uno.
DPN RSI yang dipimpin Ketua Umum R. Sanny A. Irsan dan Sekretaris Jenderal Denny H. Suryo Prabowo itu menyatakan lima sikap.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Didukung Pedagang Pasar Lombok Sebagai Capres 2024
“Pertama DPN RSI tetap mendukung penuh Ketua Dewan Pembina DPN RSI Bapak Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA untuk tetap dan terus fokus menjalankan tugas dan amanah sebagai Menparekraf RI,” kata R. Sanny A. Irsan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (30/9).
Kedua, RSI sebagai ormas yang independen dan nonpartisan akan tetap dan terus mendukung program-program Kemenparekraf RI dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Dijagokan Sebagai Capres 2024, Sandiaga Uno Merespons Begini
“Ketiga, DPN RSI tetap solid dan tegak lurus dengan arahan, petunjuk dan perintah dari ketua Dewan Pembina DPN RSI terkait sikap dan keputusan politik beliau pada saat ini dan di masa mendatang,” katanya.
Keempat, RSI sebagai organisasi yang terstruktur dan sistematis akan secara masif, aktif dan proaktif melakukan konsolidasi organisasi RSI pada semua tingkatan Nasional (pusat), wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten/kota) di seluruh Indonesia secara swadaya dan mandiri.
BACA JUGA: Bersama PAN dan PKB, Airlangga Bisa Jadi Juara Pilpres 2024
Kelima, DPN RSI siap untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan elemen organisasi mana pun yang bergerak dalam usaha peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta penciptaan lapangan kerja, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.
Organisasi perkumpulan Rumah Sandiuno Indonesia berdiri sejak 7 Agustus 2018.
RSI merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membawa nama Sandi Uno secara legal dan mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui SK Kemenkumham Nomor 0009032.AH.01.07 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy