jpnn.com - JAKARTA - Para nelayan dan pengusaha perikanan di Muara Baru meminta pemerintah memberikan kepastian berusaha seiring kebijakan Perusahan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) untuk merevitalisasi pelabuhan ikan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara itu.
Mereka menyuarakan permintaan itu saat menerima kunjungan Komisi IV DPR yang membidangi kelautan dan perikanan di Muara Baru, Selasa (11/10). Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru, Tachmid Widiasto Pusoro mengatakan, pihaknya bukan menolak rencana revitalisasi pelabuhan.
BACA JUGA: MUI Sudah Bersikap, Polisi Tunggu Apa Lagi?
“Kami hanya minta diberikan kepastian setelah ditata status pengusaha lama bagaimana. Kalau status kami tidak jelas, otomatis nelayan juga kena imbasnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/10).
Tachmid menepis anggapan yang menyebut ada mafia lahan di Muara Baru. Ia berdalih bahwa di Muara Baru ada pengusaha skala kecil, menengah, hingga besar. Masing-masing mempunyai skala usaha yang berbeda, jadi wajar kalau pabrik besar punya lahan besar.
BACA JUGA: Mengemis di Jakarta, Kakek Asal Padang Raup Rp 90 Juta
Karenanya Tachmidi menyebut Perindo menggunakan akal-akalan demi memuluskan ambisi BUMN yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) itu. "Jadi bagaimana ada mafianya wong yang besar saja cuma dua hektare lahan yang disewanya. " sergahnya.
Soal lahan disewakan kembali, Tachmidi menjelaskan, pengusaha awalnya menyewanya dalam kondisi kosong. Kemudian dibangun cool storage dan disewakan.
BACA JUGA: Muhammadiyah: Silaturahmi Ahok Tak Hilangkan Proses Hukum
"Apa salahnya? Ini statusnya seperti Gelora Bung Karno yang di sampingnya dibangun Plaza Senayan, kan Sekretariat Negara tidak tanya-tanya. Mereka (pengusaha perikanan, red) bukannya menyewakan lahan, tapi menyewakan ruangan pendingin. Perum Perindo ini selalu membuat pernyataan yang sama sekali tidak benar " ucapnya.
Tachmidi lagi-lagi menegaskan sewa lahan Rp 365 ribu meter persegi sangat tidak masuk akal. Sebagai perbandingan, di Thailand sewa lahan Rp 11 ribu meter persegi.
Sedangkan di Muara Baru Rp 65 ribu per meter yang pada Januari nanti naik lagi hingga seterusnya sampai Rp 365 ribu. Sehingga kalau dihitung-hitung dalam lima tahun, kenaikannya 450 persen.
"Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain kalau iklim berinvestasi di Indonesia seperti ini? Kami pengusaha sudah berusaha memberdayakan nelayan dan tenaga kerja di kawasan Muara Baru, tapi bila kami diusik, otomatis berimbas kepada rakyat kecil lagi," pungkas Tachmidi.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ha ha ha..Main Petasan di Rumah Dinas Ahok, Aburizal Diamankan
Redaktur : Tim Redaksi