jpnn.com, MOSCOW - Rusia, pada Jumat, melarang media investigatif Bellingcat dan mitra lokal utamanya untuk beroperasi di negara itu dan menyebutnya sebagai ancaman keamanan.
Media Bellingcat yang berbasis di Belanda mengekspos para tentara yang didanai oleh Rusia di balik jatuhnnya pesawat Malaysian Airlines MH17 di atas bagian timur Ukraina pada tahun 2014 dan mengungkap bahwa agen-agen FSB, dinas intelijen Rusia, dikirim untuk meracuni kritikus Kremlin Alexei Navalny pada tahun 2020.
BACA JUGA: Ritme Putin
Jaksa Agung Rusia mengatakan bahwa kegiatan Bellingcat dan mitranya, The Insider, "membawa tantangan... terhadap keamanan federasi Rusia."
Keduanya akan ditambahkan ke daftar "tidak diinginkan" Rusia, yang membuat mereka tak dapat beroperasi di Rusia.
BACA JUGA: Vladimir Putin Diminta Jadi Dewa Penyelamat Sri Lanka
Dengan demikian pula, akan menjadi ilegal bagi individu dan organisasi Rusia untuk bekerja sama dengan mereka, kata Jaksa Agung.
Pendiri Bellingcat Eliot Higgins menepis larangan tersebut, dan menulis cuitan di Twitter: "Bellingcat tidak memiliki kehadiran secara legal, keuangan, maupun staff (di Rusia), jadi ini belum jelas bagaimana Rusia berharap untuk menegakkan ini."
BACA JUGA: Putin Bakal Kunjungi Negara Rival AS Ini Pekan Depan, Erdogan Juga Ikut
Sementara itu, The Insider berpusat secara legal di Latvia, sebuah langkah yang dirancang untuk melindung media itu dari otoritas Rusia.
The Insider telah bekerja dengan Bellingcat dalam kebanyakan investigasi tingkat tinggi organisasi tersebut dalam lima tahun terakhir, termasuk mengidentifikasi dan melacak pergerakan personel di balik tindakan meracuni mata-mata Rusia Sergei Skripal di Inggris pada tahu 2018.
Dalam langkah skala besar untuk menendang oposisi dan perbedaan pendapat, Rusia telah menamai puluhan organisasi internasional non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam daftar "tidak diinginkan", dan ratusan kelompok domestik dan jurnalis yang kontra terhadap Kremlin telah disebut sebagai "agen asing".
Upaya tersebut telah semakin intens sejak Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina di bulan Februari, sebuah kampanye yang disebut Kremlin sebagai "operasi militer khusus", dengan hampir semua kelompok independen dipaksa untuk diasingkan, dan aturan-aturan baru yang mengkritik angkatan bersenjata dapat diganjar hukuman hingga 15 tahun penjara. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif